Sunday, June 25, 2006


PLOT - Analisa situasi nasional-internasional

PEMBUKAAN DUNIA BARU DI BOLIVIA


Kebangkitan popular di Bolivia adalah sebuah even yang sangat indah sejak kebangkitan di Argentina yang dimulai pada tahun 2001. Ia mengguncang seluruh kelas penguasa di dunia dan mengekspos kerapuhannya.Rezim-rezim di Amerika Latin seakan diberi alarm sebagaimana juga pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berniat menanamkan modal besarnya di sana. Birokrasi Venezuela yang diagung-agungkan oleh kelompok Kiri internasional tertangkap basah dalam wajah buruknya: Hugo Chavez mendukung presiden terpilih dari kelompok sayap Kiri Bolivia, Evo Morales, yang berarti mengkontradiksikan dirinya sendiri dengan melawan aspirasi publik(semenjak Morales menampakkan identitas aslinya yang lebih berpihak pada kepentingan para pemodal AS yang dulu sering disebutnya sebagai 'imperialis').Fidel Castro, yang memimpin birokrasi Kuba, tidak membuka mulut sama sekali mengenai represifitas militer di bawah Morales terhadap para pekerja yang mogok karena menolak privatisasi, ia tampak lebih memfokuskan perhatiannya pada pemapanan rezim Kiri yang stabil dan berkebijakan sesuai dengan dirinya--menyoraki kemenangan Morales sebagai kemenangan kelompok anti-neoliberalisme Amerika Latin, dan menuduh siapapun yang menentang pemerintahan tersebut sebagai kelompok pro-imperialis AS.Maka semakin jelas, bahwa pertentangan antara pemerintah Kiri Amerika Latin tidak ada bedanya dengan pemerintah AS yang mereka klaim mereka tentang mati-matian. Semua hadir untuk kepentingan pembentukan ilusi kemerdekaan, bukan kemerdekaan itu sendiri.Menteri Luar Negeri kabinet Morales, David Choquehuanca berkata, "Kami tidak menolak memasuki area pasar bebas Amerika."

Kemungkinan berlanjutnya insureksi popular memang menghantui jajaran birokratis kelompok Kiri otoritarian--inilah yang sebenarnya selalu mereka takutkan yaitu kemungkinan kemampuan manajemen diri proletariat yang biasanya akan hadir kala terjadi "vakum kekuasaan" atau situasi "chaos" di Bolivia. Toh gerakan Bolivia secara esensial tidaklah hanya milik kelompok Kiri. Beberapa kelompok yang melakukan pemogokan untuk menentang presiden rezim pro-neroliberal sebelumnya, Lozada dan Mesa, kini menentang Morales dengan kembali menggelar aksi-aksi pemogokan; sang presiden mengatakan pada media massa bahwa para pemogok "hanya membuat situasi" semakin memburuk. Momentum dan pengulangan kisah lama tentang pengkhianatan para pemimpin massa telah berhasil mendorong banyak dari kelompok-kelompok revousioner untuk melangkah mempercayakan nasib mereka pada diri mereka sendiri. Aksi pemogokan pekerja bandara udara dalam menolak privatisasi bukanlah sebuah reaksi yang memperparah situasi, bukan pula sebuah aksi yang ditunggangi AS, ini adalah sebuah aksi melawan kebijakan neoliberalisme yang juga ditemukan di tempat-tempat lain dimanapun juga di dunia ini.

Morales, kabinet borjuisnya dan jajaran kemiliteran memiliki, dan masih memiliki, kontradiksi di antara sesama mereka sendiri. Tapi tak ada satupun dari ketiganya yang dapat terus berjalan tanpa dua lainnya. Mengesampingkan retorikanya tentang ketidak setujuan dirinya dengan agenda neoliberalisme, Morales memilih Menteri Keuangannya, Luis Alberto Arce, seorang yang telah lama berkoneksi dekat dengan institusi finansial internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Inter-American Development Bank. Sementara untuk Menteri Pertahanannya, Morales memilih seoranganggota loyal dari kelompok sayap Kanan MNR, seorang loyalis eks-Presiden Losada yang pro neoliberalisme dan berhasil digulingkan sebelumnya, yang juga bertanggung jawab atas pembantaian insurgen di tahun 2003.

Para pemimpin negara dan komentator politik mengira bahwa mereka melihat Bolivia hanya dalam kemenangan Morales untuk duduk di kursi kepresidenan. Padahal dalam realitanya, semenjak tahun 2002 dimana untuk pertama kalinya menaiki jenjang karirnya sebagai politisi, Morales tidak mendukung ataupun berpartisipasi dalam insureksi popular yang menggulingkan Losada pada bulan Oktober 2003 dan menendang Mesa pada bulan Juni 2005. Maka setelah Morales memenangkan kursi kepresidenan, apakah pulik layak berharap padanya untuk memperbaiki peta kehidupan di Bolivia?

Rasanya tidak karena dimanapun juga pemerintahan, yang mengaku popular sekalipun, tak akan dapat mempertahankan revolusi, semenjak pemerintahan harus mempertahankan dirinya sendiri dari gelombang revolusi.Mohammad Hatta mendiskreditkan para pemuda revolusioner saat Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya; saat menggapai kursi kepemimpinan di Rusia, Lenin menindas penduduk Kronstadt dan kaum Makhnovist setelah ia duduk di kursi pemerintahan; di Chili, pemerintahan Allende menyerang buruh dan tani yang bersenjata dan telah berhasil menduduki pabrik atau lahan pertanian; dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Maka pertanyaan fundamental di Bolivia bukanlah tentang pengkombinasian berbagai kekuatan yang menggerakkan negara, melainkan tentang apakah para pekerja akan mempertahankan diri dan hidupnya yang untuk sementara telah berhasil direbut oleh para pekerja tersebut.

Apa yang seringkali luput dari perhatian adalah sesuatu yang muncul di El Alto, sebuah bagian penduduk terpadat dan terkumuh dari Bolivia, yang justru di sana telah berhasil dibangun sebuah Komite Publik, yang rencananya akan disebarluaskan melalui berbagai cara pada sebanyak mungkin publik di Bolivia dengan harapan masyarakat dari berbagai sektor akan mulai untuk membangun organisasinya sendiri dengan berdasarkan pada ide-ide manajemen diri. Komite ini bahkan sering juga disebut sebagai "Komune El Alto". Dibentuk pertama kalinya pada tahun 2003, komite ini mendedikasikan diri bagi pengembangan alternatif yang sesungguhnya bagi sistem saat ini. Komite ini dibentuk dari berbagai grup-grup yang aktif di kota El Alto khususnya dan La Paz (ibukota Bolivia) pada umumnya.Komite ini bergerak dengan mulai mendorong publik untuk mengambil bagian dalam menentukan hidupnya, membangun organisasinya sendiri dan membentuk jaringan antar organisasi.Komite ini pulalah yang menyerukan agar komite-komite sejenis di bangun di seluruh Bolivia sebagai sebuah alternatif, daripada sekedar memberikan seluruh keputusan Bolivia ke tangan pemerintah.

Komite ini sadar, bahwa apabila mereka tidak menyuarakan kepentingan mereka sendiri, maka para birokratlah yang akan bersuara untuk mereka atas kepentingan para birokrat tersebut.Bila mereka tidak mengkomunikasikan pengalaman dan analisa mereka (seperti yang mereka lakukan dengan radio yang telah mereka bangun di sana bernama radio Soberania), maka media massa pro-pemerintah akan terus menyiarkan kabar-kabar yang penuh distorsi.Mereka sadar, bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan revolusi adalah dengan menyebarkan bibit revolusioner tersebut.Walaupun seandainya mereka suatu saat akan dikalahkan, setidaknya, mereka telah memberi contoh bahwa ada sebuah alternatif nyata yang sebenarnya mungkin untuk dilakukan dan dijalani.

Setiap kali orang-orang mulai membangun sejarah mereka sendiri, mereka mampu menggali momen-momen terbaik yang pernah terjadi di masa lalu (pertama kalinya, Bolivia tercatat pernah membangun komite-komite publik otonomsaat terjadi kebangkitan popular tahun 1974). Komune El Alto, adalah sebuah bentuk dari ekplorasi dan presentasi dari kekuatan publik, dan ia hanya perlu memapankan analisa terkini serta belajar dari kesalahan di masa lalu.Komune El Alto adalah sebuah pembuka, ia hadir melewati seluruh kekacauan sosial, mendorong partisipasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sosial sekaligus jawabannya dalam bentuk yang konkrit. Inilah sebuah awal perubahan sosial yang sesungguhnya.


Referensi

Benjamin Melançon. 10 Juni 2005, In This Relentsless Bolivia Revolution, Media Matters Znet 2005.

Coordinadora de Defensa del Agua y el Gas. 14 Juni 2005, Bolivia: Comunicado de la Coordinadora de Defensa del Agua y el Gas A-Infos (http://www.ainfos.ca/05/jun/ainfos00223.html).

Forrest Hylton dan Sinclair Thomson. 2005, The Chequered Rainbow New Left Review no. 35, September-October 2005.

Petras, James. 2006. A Bizzare Beginning in Bolivia Inside Evo Moraless Cabinet Weekend Edition, February 4th 2006.

Nasional - Kekeruhan Global


Kolapsnya imaji perubahan yang direpresentasikan oleh pemerintahan demokratis SBY-JK mengambil tempat sebagai sebuah pengejawantahan lain dari 50 tahun kolapsnya demokrasi itu sendiri di Indonesia, yang dimulai sejak masa kepemimpinan rezim pertama di Indonesia, Sukarno-Hatta. Kali ini juga dengan menggunakan taktik yang telah berulang kali digunakan 50 tahun tersebut: kebohongan birokratik--yang menjadi suplemen dari kebohongan birokratik yang permanen. Usaha JK mendiskreditkan gerakan pekerja dalam ucapannya beberapa hari sebelum May Day 2006, "May Day adalah tradisi pekerja di negara-negara komunis, dan sebaiknya pekerja Indonesia tidak perlu ikut-ikutan merayakannya," (Metro TV, 29 April 2006) terbukti tak digubris. May Day 2006 tetap berjalan mulus, dan usaha klarifikasi kebohongan JK yang di malam 1 Mei 2006 menyatakan terima kasih pada para pekerja karena tak melakukan tindak kekerasan dalam perayaan May Day, sudah tak memiliki arti lagi dan malah semakin memperjelas sosok sesungguhnya JK.

Sejarah modern Indonesia mengikutsertakan wacana revolusioner, yang sayangnya menjadi target pemusnahan sejarah besar-besaran oleh pemerintah pasca kudeta tahun 1965 yang dilancarkan oleh kubu Suharto-A.H. Nasution.Semenjak tahun tersebut, dimana-mana masih meletup konfrontasi sosial, tapi tak pernah sekalipun orde dunia lama dapat benar-benar dihancurkan, bahkan dalam diri kekuatan sosial sendiri yang mengklaim menjadi musuhnya.Di mana-mana ideologi orde dunia lama dikritisi dan ditolak, tapi jarang sekali hadir kekuatan sosial yang mengakhiri kondisi nyata yang eksis, yang terbebas dari 'ideologi' yang satu atau yang lain yang hanya melayani kepentingan kekuasaan. Revolusioner ada di mana-mana, tapi di manapun tak pernah hadir revolusi yang sesungguhnya: termasuk revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang sama sekali bukan revolusi--karena hanya menggantikan kekuasaan dominan negara lain dengan kekuasaan dominan oleh segelintir pribumi.

Bagi mereka yang memperhatikan, imaji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendominasi benak banyak muslim di Indonesia telah menampakkan wajah sebenarnya. Dalam masa kampanye PKS, mereka merepresentasikan diri sebagai kekuatan alternatif di tengah momen di mana kekuatan Islam yang dipandang sebagai kekuatan alternatif, berdiri berimbang dengan Islam yang dipandang sebagai kekuatan reaksioner, dalam menyikapi globalisasi modal di Indonesia. Pasca Pemilu 2004, PKS yang tak berhasil memenangkan Pemilu tetap berhasil menempati banyak posisi penting dalam pembuatan peraturan negara. Ini juga adalah saat di mana takdir kelas borjuis menunjukkan kembali sifat alamiahnya. PKS mulai mengusulkan aturan-aturan baru yang bertujuan untuk menempatkan seluruh penduduk Indonesia di bawah kontrol yang ketat: digulirkannya pertama kali RUU APP oleh representatif mereka, dan didesakkannya pemberlakuan Perda anti-pelacuran a la Tangerang di kota Bandungoleh jajaran representatif kota Bandung yang didominasi PKS.

Tentu saja, saat ia hadir dengan menggunakan label Islam dan mengambil posisi berseberangan dengan Islam garis keras a la Imam Samudra, maka otomatis nyaris seluruh dukungan muslim berpihak pada mereka.Dalam kenyataannya, PKS justru merangkul kontradiksinya sendiri, ia sama sekali tak bertindak saat kekuatan garis keras beraksi (penyerangan-penyerangan kaum muslim terhadap kaum muslim Ahmadiyah dan aktifitas FPI yang penuh kekerasan). Justru di tengah kondisi demikian, PKS tetap sibuk dengan kampanye moralnya. Termasuk saat isu-isu anti pekerja (revisi UU 13/2003) digulirkan oleh pemerintah, dalam May Day 2006 kali ini, mereka justru sama sekali tidak ambil bagian dalam demonstrasi dan aksi protes (tahun-tahun sebelumnya, PKS juga ambil bagian dalam perayaan May Day sebagai klaim bahwa emansipasi pekerja juga bagian dalam program partai mereka). Bahkan saat Tony Blair melakukan kunjungan ke Indonesia, A'a Gym--yang notabene para pendukungnya adalah para muslim pro-PKS--menyambutnya dengan tangan terbuka, termasuk seluruh program ekonomi neo-liberal yang menyertai kedatangannya.

Demokrasi representatif yang membawa pemerintahan-pemerintahan pasca Suharto ke dalam imaji 'demokratis' juga telah termistifikasi. Begitu juga dengan ide pemerintahan Islam, termistifikasikan di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam.Maka dengan demikian, aktifitas praksis demistifikasi atas keduanya harus juga berakselerasi dengan teori-teori revolusioner. Di tengah masyarakat yang teralienasi, kontrol totaliter (kuatnya jajaran kepolisian, dibentuknya jajaran Pamong Praja, dilepasnya FPI untuk bertindak apapun, diberlakukannya Perda Anti-Pelacuran di Tangerang dan Depok, didorongnya pengesahan RUU APP) dan konsumsi yang spektakular (trend gadget, merebaknya industri fashiondan pembentukan komunitas-komunitas yang berbasiskan pada kepemilikan produk--klub-klub bermotor atau komunitas game cyber) mencanangkan pengaruhnya yang kuat, tak peduli perbedaan ideologis, ras dan agama.Pertalian hubungan semua itu di tengah masyarakat tak dapat dipahami tanpa kritik yang menyeluruh, proyek-proyek yang bertujuan mentransformasikan masyarakat agar mampu mengontrol hidup dan menggariskan sejarahnya sendiri.Ini adalah tuntutan yang dibawa dalam semua revolusi yang murni, tuntutan yang hingga kini selalu dikalahkan karena para 'spesialis revolusi' selalu mengambil alih revolusi dan mengarahkannya ke dalam kepentingan ekonomi diri mereka sendiri.

Agar mampu untuk menghadirkan bagi masa ini sebuah bibit revolusi yang murni, dibutuhkan proyek dan kritik yang menyeret serta seluruh sifat radikalisme yang dimiliki gerakan-gerakan pekerja, dengan puisi dan seni kontemporer (sebagai langkah awal sebuah riset eksperimental menuju konstruksi bebas atas kehidupan harian individu), dengan realisasi filosofis (zen dan filsafat ekonomi Marxis), dengan semangat emansipasi para insurgen Papua, serta perjuangan pembebasan anti neo-liberalisme Zapatista dan Komune El Alto di Bolivia hingga barikade-barikade jalanan di Perancis dan Belarusia. Untuk melakukannya, pertama-tama adalah perlu untuk memahami dan menemukan, tanpa terjebak dengan ilusi Kiri versus Kanan, kekalahan proyek-proyek revolusioner di abad lalu serta proses pergantian sistemnya, di setiap regional dunia dan di setiap ruang lingkup kehidupan, dengan menyingkirkan tabir reformasi yang mengkamuflasekan serta merantai kembali sifat progresif pada orde dunia lama.Tentu juga dibutuhkan penggalian dan pembelajaran kembali sejarah-sejarah gerakan di Indonesia yang sempat dihapuskan atau direpresi selama ini.

Dalam mempelajari sejarah Indonesia modern yang selama ini direpresi--yang didominasi oleh sejarah konsolidasi dan emansipasi pekerja yang dimulai oleh Sarekat Islam dan dimapankan oleh PKI--adalah perlu juga untuk memahami oposisi biner Kiri versus Kanan, tentang bagaimana kapitalisme yang dikuasai birokrasi negara adalah oposisi ide sosialisme--ini adalah fakta yang selalu ditolak oleh Leninis.Sosialisme hanya dapat eksis apabila para pekerja sendiri secara langsung memanajemeni seluruh proses produksinya sendiri yang otomatis menggerakkan seluruh masyarakat. Hal itu yang tidak pernah eksis di negara-negara seperti Bolivia di bawah Evo Moralesatau Venezuela di bawah Chavez atau juga dimanapun juga yang mengaku negara sosialis. Revolusi Russia yang membawa Lenin pada kursi kekuasaan dan Revolusi China yang memberi Mao kekuasaan mutlak, hancur, di tingkat pertama adalah karena dikalahkan oleh kekuatan intern mereka sendiri. Model yang diberikan dalam revolusi mereka, tak ubahnya model yang hanya mengakui bahwa kekuatan kapitalisme perlu dibawa pada sebuah keseimbangan, yang tak lain hanya akan mengakui secara penuh bahwa sistem kapitalisme dan imperialisme adalah sebuah kebenaran mutlak.

Perkembangan kesadaran di kalangan publik sesungguhnya cukup cepat. Dalam salah satu perbincangan dengan seorang pekerja saat berlangsungnya demonstrasi penolakan revisi UU 13/2003 di Bandung, pekerja tersebut berkata bahwa pemerintah tidak akan pernah berpihak pada pekerja dan karenanya adalah sia-sia saat demonstrasi selalu diakhiri dengan kolaborasi antara repersentatif pekerja dan representatif pemerintah, atau yang paling sering terjadi adalah dengan diadakannya pertemuan kolaboratif pekerja-pengusaha-pemerintah. "Perubahan tak pernah dapat diambil dengan jalan damai karena pemerintah tidak akan diam saja kekuasaannya diambil alih."

Kesadaran ini secara konstan berakumulasi lebih sebagai kekuatan-kekuatan potensial; tetapi para spesialis dan manajer gerakan atas perannya sebagai vanguard yang bertugas menjaga agar perkembangan aktifitas domba-dombanya segaris dengan keinginan dan visinya sendiri, biasanya terpaksa mengabaikan potensi kekuatan yang muncul dan berkembang ini. Saat para pekerja yang tergabung dalam organisasi pekerja SPSI yang berdemonstrasi menuntut pembatalan revisi UU 13/2003 di jalanan Jakarta beberapa hari setelah May Day 2006 memulai aksi kekerasannyayang sesungguhnya adalah tradisi aksi pekerja itu sendiriketua SPSI dalam wawancara di televisi berkata, "Para perusuh itu adalah para pekerja yang tidak mau berkoordinasi dengan kami. Dan kami juga tidak mentolerir tindakan-tindakan anarkis seperti itu." (Metro TV, 4 Mei 2006). Daripada memihak kepada para pekerjanya sendiri, para elit organisasi lebih sering berbalik memihak pada pemerintah di saat-saat genting di mana taktik mereka dipertanyakan dalam bentuk aksi-aksi di luar garis kebijakan para elit tersebut. Perkembangan kesadaran ini yang seringkali menjadi hancur kembali berkat ketidakpuasan yang muncul akibat represi dan penolakan dari para spesialis tersebut.

Teori revolusioner juga harus berjalan beriring dengan kenyataan yang ada, ia harus tetap berada dekat dengan praksis revolusioner yang hadir atas lahirnya dan berkembangnya kesadaran, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.Sejarah sendiri sebenarnya hingga saat ini tetap terus mengkonfirmasikan hal ini. Tapi apabila sejarah dirasa tidak pernah secara luas diketahui dan dipahami, ini adalah karena sejarah--bahkan tentang momen-momen revolusi sendiri--ditulis dengan bahasa kekuasaan dan disaring dengan kepentingan birokrasi politik dan ekonomi dominannya. Dalam bahasa tersebut, maka sejarah yang paling revolusioner sekalipun hanya ditransformasikan sebagai sebuah komoditas--sesuatu yang dapat diperjual belikan. Revolusi menjadi ilusi yang dapat dikonsumsi di tengah masyarakat konsumer.

Kesadaran revolusioner yang meletup secara sporadis memang akan selalu ditanggapi dengan pengorganisasian represi secara internasional, yang beroperasi dengan berbagai macam taktik dan strategi.Tujuannya: menggiring kembali mereka yang telah mulai tersadarkan, untuk kembali terlelap pada stabilitas orde dunia lama. Represi yang permanen dan selalu cepat tanggap ini terepresentasikan dalam bentuk intervensi militer (kasus insurgensi Papua versus PT. Freeport belum lama berselang) atau juga dalam bentuk yang lembut (kasus Blok Cepu yang dikuasai oleh ExxonMobil tapi didukung oleh penduduk lokal atas 'pendanaan pengembangan daerah', usaha pembentukan lembaga pekerja-pengusaha-pemerintah dalam kasus protes terhadap draft' revisi UU 13/2003 dimana seakan-akan pekerja dilibatkan dalam proses pembuatan sebuah hukum dan UU negara).

Upaya-upaya revolusioner saat ini, seringkali bermula dalam isolasi, bermula dalam satu sektor saja tanpa mengupayakan totalitas masyarakat, dan sekaligus juga tak pernah berusahamenembus sektor-sektor lainnya. Memiliki hanya visi kebebasan bagi sektornya sendiri, mereka menyerang hanya pada sebagian aspek dari sistem yang menyeluruh. Sebagai hasilnya, mereka juga hanya mendapatkan level minimum dukungan publik dan level maksimum represifitas negara dan berbagai tuduhan. Revolusi-revolusi berikutnya, dapat menemukan dukungan penuh dunia hanya dengan cara menyerang dunia ini secara menyeluruh. Gerakan pembebasanHamas yang diprakarsai oleh penduduk Palestina, bila ingin mendapatkan dukungan penuh dunia, harus mempertanyakan seluruh kontradiksi yang dihadirkan oleh kapitalisme lanjut; ia tak boleh hanya bersanding dengan 'nasionalisme Islam' dan 'kapitalisme Islam'. Pemberontakan di Papua juga demikian, ia tak boleh hanya bersanding dengan nasionalisme Papua saja. Bentuk-bentuk gerakan pembebasan tersebut harus menyadari dan menyerang dunia secara menyeluruh.

Gerakan pembebasan yang dimotori oleh muslim atas nama Islam, biasanya sangat efektif dalam gerak dan popularitas dukungan.Tapi semenjak tiap gerakan tersebut semakin jelas hanya akan berujung dan berakhir dengan ideologi Islam, ia akan mulai menuai kontradiksinya sendiri semenjak nyaris tiap gerakan pembebasan yang berbasiskan pada ideologi-ideologi agama pada waktunya akan berubah menjadi gerakan kontra-revolusioner. Ia harus dapat menjamin kebebasan bagi kelompok masyarakat Ahmadiyah, Kristen dan lainnya.Penangkapan atas aktifis perempuan di Aceh oleh Polisi Syari'ah hanya karena tidak mengenakan jilbab dan bahwa aturan tersebut akan diterapkan termasuk pada mereka yang non-muslim, adalah bukti bahwa pembebasan yang diidamkan oleh masyarakat di Aceh, yang meletakkan basisnya dalam ideologi Islam, telah mulai menuai kontradiksinya sendiri. Persis sama seperti kasus PKS yang juga terjebak dalam kontradiksinya sendiridan hanya mendapat dukungan dari kalangan kelas menengah muslim di Indonesia yang dari segi ekonomi tergolong mapan.

Revolusi berikutnya dihadapkan pada tugas untuk memahami diri mereka sendiri, kepentingan mendasar mereka sendiri yang tak mungkin dapat dipenuhi hanya oleh diri mereka sendiri.Mereka harus menciptakan bentuk relasinya sendiri dan melawan segala bentuk upaya kooptasi yang dipersiapkan untuk mereka. Pemogokan-pemogokan dan kerusuhan di Bolivia (yang mulai berlangsung secara intens sejak tahun 2000)yang menggembar-gemborkan akhir dari neo-liberalisme tidak mengindikasikan masa depan Bolivia selain hanya memberikan sebuah pilihan: pemerintahan diktator yang terang-terangan menjadi boneka Amerika, atau pemerintahan Evo Moralesyang mengaku Kiri tapi tetap berjalan selaras dengan kepentingan ekonomi Amerika, atau aspek-aspek paling radikal dari momen-momen kebangkitan yang direpresentasikan oleh Komune El Alto yang merealisasikan sosialisme tanpa label 'sosialis'.

Arus revolusioner saat ini, dimanapun ia muncul, harus bermula dengan menjalin hubungan dengan pengalaman-pengalaman para oposan sistem saat ini dan dengan orang-orang yang menjadi oposan tersebut.Dan saat membentuk jaringan di antara beberapa grup, di saat yang sama jaringan tersebut harus membangun juga basis koheren dari proyek-proyek mereka. Tentu saja, basis yang koheren tersebut harus dibangun untuk menyikapi dan menyerang dunia ini secara menyeluruh, sehingga ia dapat membangun gerakan-gerakan baru yang merupakan negasi modern dari sistem kapitalisme lanjut yang telah menyeluruh ini.


KERJA, KELAS PEKERJA DAN MUSUH UTAMANYA


Kelas pekerja: mereka yang harus bekerja (menjual tenaga kerjanya) agar mampu melanjutkan hidupnya.


Definisi dan Teori Dasar Soal Kerja

Berbicara mengenai kerja, artinya kita berbicara mengenai definisi dari kerja itu sendiri. Kerja adalah sebuah aktifitas manusia dalam usahanya memanfaatkan (dengan mengubah atau menyesuaikan) benda-benda material yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, maka kerja menjadi keharusan bagi kehidupan manusia, karena tanpa kerja tak akan ada kehidupan. Kerja ini pula yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang secara pasif harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sementara manusia dengan perkakas yang diciptakannya dapat mempengaruhi serta mengubah alam di sekelilingnya agar sesuai dengan kebutuhannya, atau agar dapat memenuhibahan-bahan yang dibutuhkannya.

Dalam hal ini, maka kerja juga membutuhkan apa yang disebut dengan obyek kerja. Obyek kerja itu sendiri adalah apa saja yang menjadi sasaran untuk dikerjakan oleh manusia yang diambil langsung dari alam, misalnya besi, batu, kayu, dsb., maupun benda material yang telah dikenai kerja manusia, seperti misalnya dalam pengerjaan sebuah buku maka dibutuhkan obyek kerja berupa kertas (kertas telah dikenai kerja semenjak aslinya ia berupa kayu). Obyek kerja ini sering juga disebut bahan mentah atau bahan baku.

Untuk menghasilan sebuah lingkaran produksi yang utuh, setelah ada obyek kerja dan kerja itu sendiri, maka manusia membutuhkan alat kerja.Alat kerja adalah segala benda yang dipergunakan manusia sebagai perkakas untuk mengenakan kerjanya pada obyek kerja untuk kemudian mengubahnya (dalam hal ini termasuk juga di dalamnya perkakas produksi pertama, maupun juga tanah, bangunan, jalan, dst.) Perkakas produksi ini meliputi bermacam perkakas mulai dari perkakas batu yang kasar di era primitif hingga mesin-mesin modern.

Secara lebih mudahnya, proses produksi (keseluruhan proses kerja hingga menghasilkan sebuah produk) dapat dikatakan sebagai berikut:

obyek kerja (bahan baku) --> dikenai kerja dengan alat kerja --> produk akhir

misalnya, penerapan konsep tersebut dalam satu bagian pembuatan pakaian di industri clothing:

kain (bahan baku) --> dijahit (dikenai kerja) dengan alat jahit (alat kerja) --> pakaian (produk akhir)

Obyek kerja dan alat kerja merupakan apa yang disebut dengan alat produksi, dan alat produksi tersebut bila tidak diterapkan dengan tenaga kerja jelas tidak akan berguna sama sekali. Begitu juga sebaliknya, untuk memulai proses produksi tentu tenaga kerja juga mesti mengambil bagian dalam perkakas produksi.

Tenaga kerja itu sendiri adalah kecakapan manusia bekerja; atau keseluruhan kekuatan jasmani dan rohani dengan mana manusia dapat menghasilkan sebuah produksi material.

Penggabungan antara alat produksi dan tenaga kerja disebut tenaga produktif masyarakat. Secara simpelnya:

obyek kerja + alat kerja = alat produksi
alat produksi + tenaga kerja = tenaga produktif masyarakat

Tenaga produktif masyarakat ini mencerminkan hubungan manusia dengan benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam yang digunakan untuk memproduksi kekayaan material.Dalam prosesnya, manusia tidak hanya mempengaruhi alam (misalnya eksploitasi atas sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran, limbah, dll.) tapi juga mempengaruhi sesama manusia, karena manusia hanya berproduksi dengan bekerja sama dalam cara tertentu dan saling menukarkan aktifitasnya.Untuk berproduksi, manusia melakukan pertalian timbal balik dan perhubungan tertentu, dan hanya dengan proses ini maka alam juga turut dipengaruhi. Proses yang mempengaruhi alam inilah yang kemudian dinamakan proses produksi.

Pertalian dan perhubungan tertentu antara manusia dan proses produksi adalah apa yang disebut sebagai hubungan produksi. Hubungan produksi ini meliputi bentuk hak milik atas alat-alat produksi, kedudukan kelas-kelas masyarakat, golongan masyarakat dalam produksi dan pertalian timbal balik di antara mereka, dan bentuk distribusi atas hasil produksi.

Karakter hubungan produksi ditentukan pertama kali oleh soal milik siapakah alat produksi. Milik perseorangan (privat), segolongan masyarakat, kelas sosial tertentu, yang lantas hasil produksinya digunakan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, ataukah milik bersama masyarakat, dimana hasil produksinya juga digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.

Dan dalam poin ini, kita semua tahu betul, bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalisme, alat produksi dimiliki oleh kelas sosial tertentu dimana hasil produksinya juga digunakan untuk kepentingan kelas sosial tertentu tersebut. Sementara kelas sosial lain berperan dalam penyediaan tenaga kerja, tapi tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati hasil produksi dari kerja yang telah ia lakukan.Kelas sosial pertama, tidak melakukan kerja, tapi menikmati hasil produksi. Kelas sosial kedua, melakukan kerja, tapi tidak menikmati hasil produksi. Dengan demikian secara otomatis, dua kelas tersebut saling bertentangan. Hubungan produksi inilah yang lantas menjadi landasan teoritis mengenai asal usul pertentangan antar kelas (kelas pekerja versus kelas penguasa).


Bagaimana Kerja di Bawah Sistem Kapitalisme?


Setelah kita berbicara mengenai definisi kerja dan bagaimana proses produksi dapat berlangsung serta bagaimana hubungan produksi yang ditimbulkannya (hingga muncul kelas sosial dalam masyarakat), kini kita berbicara mengenai topik yang lebih menarik: pengidentifikasian musuh utama kelas pekerja dalam kerja yang kita lakukan sehari-hari.

Pada tingkat perkembangan tertentu dari hasil produksi (karena hasil produksi lantas memiliki dua nilai: nilai guna dan nilai jual) maka uang yang menjadi alat tukar antar hasil produksi kemudian justru yang menjadi kapital (modal). Tidak seperti yang banyak orang sangka, uang itu sendiri sesungguhnya bukanlah kapital. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata home-industry dimana produsen kecil barang dagangan hidup dari penjualan hasil produksi mereka.Di sini uang berperan sebagai alat pengedar hasil produksi. Hasil produksi yang satu dijual untuk membeli hasil produksi yang lain yang dibutuhkan; nilai guna sebuah hasil produksi ditukarkan dengan nilai guna hasil produksi lain. Prosesnya: barang --> uang --> barang. Orang menjual untuk membeli. Misalnya, seseorang membeli ponsel karena ia membutuhkanponsel untuk memudahkan dirinya berkomunikasi (sesuai dengan nilai guna ponsel tersebut).

Sementara, uang menjadi kapital saat uang yang dimiliki dalam setiap proses jual beli menjadi target pertambahan (akumulasi). Prosesnya tidak lagi barang --> uang --> barang, tapi menjadi uang --> barang --> uang. Dalam hal ini, apabila proses pertukaran di atas tadi uang sekedar menjadi nilai guna (sebagai alat pengedar hasil produksi), maka kini uang menjadi kapital, dimana proses dasarnya: uang --> barang --> uang+profit. Orang membeli untuk menjual. Misalnya, seseorang membeli ponsel bukan karena ia membutuhkan ponsel tersebut, tapi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi (di sini ponsel tidak memiliki nilai guna lagi).

Ini yang dinamakan sistem ekonomi kapitalis (sistem ekonomi yang bertujuan melipat gandakan kapital/modal). Sebagai catatan, jangan campur adukkan sistem ekonomi ini dengan proses pertukaran hasil produksi atau jual beli, karena sejarah membuktikan bahwa tidak semua sistem ekonomi adalah sistem ekonomi kapitalis.

Sumber akumulasi tersebut jelas bukan peredaran dalam kasus rata-rata home-industry dimana nilai akhir akan sama dengan nilai awal karena hasil produksi yang dipertukarkan memiliki nilai yang sama. Akumulasi tersebut juga bukan karena kenaikan harga, karena toh nilai yang berfungsi adalah dimana uang menempati nilai guna.Jadi jelas, bahwa dalam ekonomi kapitalis, seseorang harus mendapatkan suatu hasil produksi yang apabila digunakan dalam proses produksi akan menciptakan jumlah kapital yang lebih tinggi dari jumlah awal, dimana tujuan akhirnya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi untuk akumulasi kapital itu sendiri.

Lantas bagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis ini pertentangan antar kelas mendapatkan posisinya?

Dalam teori dasar soal kerja, manusia bekerja untuk menghasilkan sebuah hasil produksi. Artinya, seseorang bekerja untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilai hasil produksi atas kerja yang telah dilakukannya.Ambil contoh, seseorang (atau kita sebut saja A) yang bekerja dalam memproduksi t-shirt. A menerapkan kerja atas kain (bahan baku) dengan menggunakan mesin jahit (alat kerja) sehingga menghasilkan sebuah produk t-shirt. T-shirt ini kemudian dipertukarkan di masyarakat dengan uang sejumlah Rp.60.000,-. Maka jumlah uang yang diterima oleh A seharusnya (setelah dikurangi biaya proses produksi + proses pemasaran, katakanlah sejumlah Rp.50.000,-) adalah sejumlah Rp.10.000,-

Kini katakanlah A dalam melakukan kerja untuk menghasilkan satu buah t-shirt hanya membutuhkan waktu 15 menit. Maka apabila sehari A bekerja efektif selama 7 jam (20 x 15 menit) maka A mampu menghasilkan t-shirt sebanyak 20 buah.Dalam sebulan kerja efektif (26 hari kerja) maka A menghasilkan t-shirt sebanyak 520 buah t-shirt (26 x 20). Otomatis A berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.5.200.000 (520 x Rp.10.000,-).Apabila dalam sebuah proses produksi juga terdapat staf pemasaran, periklanan yang juga bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama, maka jumlah uang yang diterima A dibagi sama menjadi Rp. 2.600.000,-. Masalahnya sekarang apakah pendapatan yang diterima oleh A memang sesuai dengan hasil kerjanya yang menggunakan perhitungan demikian, ataukah hanya sejumlah yang ditetapkan oleh pemilik alat produksi tanpa penjelasan apapun atas hal tersebut?

Perhitungan di atas disusun atas kesepakatan bahwa semua manusia seharusnya bekerja: tidak ada seseorang yang mendapatkan hasil lebih banyak dari yang lain apabila kerja yang dilakukan memakan jumlah waktu yang sama.Tidak ada boss yang menghabiskan waktu kerja sedikit tetapi mendapatkan jumlah yang jauh lebih besar. Seharusnya. Tapi sayangnya, di bawah sistem kapitalisme yang terjadi tidak demikian.

Dengan demikian, kini kita semua tahu bukan, siapa musuh kelas pekerja sebenarnya di bawah sistem ekonomi kapitalisme di mana ada seseorang yang atas hasil produksinya mendapatkan jumlah lebih besar tapi tidak menghabiskan waktu yang sama (atau lebih) besar daripada pekerjanya. Ya. Orang tersebut adalah sang boss.

Pertanyaan terakhir. Setelah memahami arti kerja beserta prosesnya, silakan pertanyakan kembali pada dirimu sendiri: apakah upahmu telah sesuai dengan kerja yang telah engkau lakukan selama ini? Apakah tempat kerjamu memberimu transparansi mengenai data keuangan (output dan input) sehingga menjelaskan mengapa jumlah upahmu sebesar yang engkau terima saat ini? Siapakah dari hubungan produksi di tempat kerjamu, yang paling diuntungkan atas terciptanya hasil produksi dimana engkau berikan tenaga dan pikiranmu? Berapa uang yang diterima oleh bossmu atas hasil kerjamu? Terakhir, apa yang akan engkau lakukan?

[Resensi] Buku - Brumaire 18 Bonaparte




Tanggal 2 Desember 1851, para pengikut Presiden Louis Bonaparte (kemenakanNapoleon Bonaparte) membubarkan Majelis Legislatif dan mendirikan suatu kediktatoran. Setahun kemudian, Louis Bonaparte memproklamirkan dirinya sendiri sebagai kaisar Napoleon III. Ini adalah gambaran mengenai momen kelanjutan dari perang sipil di Perancis abad 19 yang menandai berakhirnya masa feodalisme di Barat. Toh kelanjutan dari sebuah revolusi memang tak selalu bersifat revolusioner, seringkali ia hanyalah sebuah aksi pengulangan tentang perpindahan kekuasaan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya saja. Dalam masa tersebut ada 3 buah karya penting yang menyoroti kasus bersejarah tersebut, Victor Hugo dengan karyanya yang berjudul 'Napoleon the Little', Pierre Joseph Proudhon dengan 'Coup d'Etat' dan terakhir, buku ini, yang ditulis oleh Karl Marx antara Desember 1851 hingga Februari 1852.

Kelemahan Vitor Hugo adalah bahwa dalam proses kritiknya, secara ironis ia justru menempatkan Napoleon justru sebagai individu yang hebat. Sementara Proudhon, sang anarkis, seperti juga mayoritas anarkis lainnya, terjebak dalam kemiskinan pemahaman sejarah dan peran-peran antar kelas sosial yang saling bertentangan.Dengan demikian, tanpa bermaksud mengglorifikasikan, karya Marx hadir sebagai pelengkap (apabila tidak dapat disebut sebagai pengkritisi) dua karya tersebut.

Terbagi dalam 6 bab, dalam buku ini Marx memulainya dengan era berakhirnya masa revolusioner di Perancis (yang didominasi oleh kaum pedagang yang menolak negara turut campur dalam proses bisnis, sehingga revolusi ini juga seringkali disebut sebagai revolusi kaum borjuis).Dalam bab pertama, Marx mendeskripsikan dengan jelas para tokoh-tokoh penting yang berpengaruh besar dalam revolusi tersebut seperti Robespierre, Louis Blanc maupun Blanqui, lengkap dengan latas belakang tiap-tiap tokoh yang juga mempengaruhi pola-pola pengambilan keputusan dan aksi-aksinya.Dengan memahami tiap tokoh, kita dapat dengan lebih mudah mengikuti gerak sejarah yang terjadi tersebut dan memahami tentang bagaimana revolusi borjuis secara kontras bergerak berbeda arah dan tujuan dengan gerak sosial politis proletariat.Tema utama yang diketengahkan Marx dalam bab pertama ini dengan jelas dapat kita lihat, perbedaan dan pertentangan antara borjuis dan proletariat.

Setelah kita memahami tiap tokoh kunci dan gerakan perjuangan secara umum, dalam bab 2 kita mulai diajak untuk memahami tentang bagaimana sebuah momen kebangkitan proletariat justru menampilkan sekelompok reaksioner untuk menduduki kursi kekuasaan yang berarti juga adalah pemilihan algojo untuk diri para proletariat itu sendiri.Mengesampingkan dulu kenyataan-kenyataan bahwa tiap kebangkitan revolusioner seringkali hanya menampilkan tokoh-tokoh baru yang tak berbeda dengan dunialama, dalam bab 2 ini, kesalahan-kesalahan langkah dari gerak proletariat berusaha dianalisa dan dipaparkan.Selanjutnya, secara lebih mendalam dipaparkan dalam bab 3 tentang apa yang sebelumnya telah merekatkan para borjuis kecil dan pekerja dalam satu barisandan tentang bagaimana proletariat harus membayar mahal atas seluruh kerjasama yang telah mereka lakukan. Tema utama dalam bab 2 adalah Bonapartisme dan arti kebebasan itu sendiri.

Bab 3 berbicara mengenai hal-hal apa yang melatar belakangi naiknya Bonaparte ke kursi kediktatoran, dan tentang peranan institusi legal di tengah kancah revolusioner yang belum padam. Di sini kita dapat memahami tentang dialektika sejarah melalui kasus ini sebagai contohnya. Bab 4 menyoroti tentang bagaimana demokrasi borjuis dilaksanakan hingga kejatuhannya. Pertentangan kelas dan arti dari demokrasi borjuis digambarkan dengan sangat kentara di sini.Bab 5 yang berbicara mengenai lumpuhnya kekuasaan atas tindak-tanduk Bonaparte yang mulai mengambil alih kontrol atas kekuatan tentara dan menyusun kekuatannya sendiri. Marx di sini secara jelas juga membahas mengenai basis kelas sosial Bonaparte dan tentang bagaimana status tersebut tetap dipertahankan.Hal ini memperkuat premis Marx bahwa latar belakang kelas sangat berpengaruh pada karakter seseorang, yang otomatis juga akan berpengaruh pada seluruh gerak langkah orang tersebut.

Bab 6 sesungguhnya adalah sebuah bukti yang memperkuat premis Marx tentang karakteristik kelas dan bahwa hal tersebut tidak terjadi mendadak begitu saja, tapi ia adalah bentukan dari sebuah urutan sejarah yang panjang dan berbagai kejadian yang menyertainya--seperti bahwa kekisruhan di perancis tersebut adalah juga bertalian erat dengan krisis industrial dan komersial tahun 1851. Hal tersebut dibuktikan saat Bonaparte meraih kemenangan mutlaknya.

Bab 7 yang merupakan ikhtisar dari seluruh paparan sejarah dalam bab-bab sebelumnya, tampaknya merupakan klimaks dari buku ini.Secara eksplisit, dari sejarah tersebut dapat diambil pemahaman mengenai peran negara, ideologi yang bergumul di dalamnnya, sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan.Salah satu konsep dasar dari teori-teori yang dikemukakan Marx memang berbicara tentang kelas, dan dalam rentetan peristiwa pasca revolusi Perancis ini kita dapat turut belajar mengenai peran tiap-tiap kelas dalam aplikasi praksisnya.Dengan kata lain, sejarah naiknya Bonaparte pada kursi kekuasaannya ini telah membenarkan teori-teori yang dikemukakan Marx. Dengan kata lain, buku setebal 140 halaman ini memang layak untuk dibaca dan dijadikan sumber acuan untuk belajar lebih jauh tentang praksis yang terjadi dari teori yang dikemukakan Marx. [ ]


laughing
with babylon at 8:03:00 PM |

******

Friday, May 26, 2006


SUNARDIAN WIRODONO LUPA MEMATIKAN TV-NYA


Review dari buku "Matikan Tv-mu! Teror media televisi di Indonesia"

Penulis : Sunardian Wirodono

Penerbit: Resist Press

Tebal: 178 halaman


Sekian lama peradaban pasca-informasional telah merasuki tiap syaraf organisme masyarakat, sudah lewat empat dekade semenjak hadirnya televisi sebagai vortex media massa di Indonesia, dari diciptakannya sitkom, reality show, sampai dicetaknya lip-singer kacangan layaknya Agnes Monica, dan baru tahun 2005 kemarin setelah 10 tahun bergelut di dunia pertelevisian, seorang Sunardian Wirodono berhasil menerbitkan tulisannya yang bertajuk "MATIKAN TV-MU! Teror media televisi di Indonesia" terbitan Resist Press. Sesuatu yang cukup melegakan, pikir saya, sewaktu menjumpai buku ini pertama kali. Akhirnya ada akademisi yang mau benar-benar jujur mengangkat subyek ini. Pembahasan dunia pasca-informasional seringkali hanya di bahas (ke dalam bahasa Indonesia) di dalam ruang lingkup teori filsafat tertentu dengan menggunakan istilah-isilah njlimet dan disiplin-disiplin ilmu rumit yang mencakup dari strukturalisme sampai ke pos-strukturalisme. Untuk itupun kita perlu, setidaknya, memahami buah ide beberapa pemikir-pemikir filsafat dari Karl Marx sampai Jean Baudrillard. Namun buku Sunardian ini, hanya merupakan sebuah kritisisme bagi dunia pertelevisian, yang menurut saya cukup membongkar realitas palsu dari sebuah vortex nilai sosial baru yang disebarkan melalui--stasiun televisi. But don't be so sure, tampak luar bisa menipu bukan?

Cukup baik memang, data-data informatif yang di susun Sunardian di buku ini, namun halaman demi halaman dimana ia memaparkan kritik dan kemuakannya akan media televisi menjadi sesuatu yang cukup sia-sia menurut saya, sampai-sampai membuat saya berpendapat kalau Sunardian memang benar-benar perlu mematikan dulu televisinya sebelum ia memberi judul dari bukunya tersebut. Buku yang mudah dipahami ini (kecuali bagi kalian yang memang sangat-cukup-malas untuk membaca) berhasil mengangkat kritik yang nyata ke hampir setiap relung dari keberadaan media televisi dan konsekuensi fatalistiknya terhadap masyarakat. Absurditas program-programnya, banalisasi perspektif publik, nilai-nilai sosial instan yang didapat melaui citra-citra yang dihasilkan oleh kepentingan televisi, kendali pemikiran dan bahkan penyempitan pemikiran, hingga--dalam konteks nasionalistiknya--Jakartasentrisme yang memberangus wilayah-wilayah Indonesia lainnya agar manut pada satu kultur seragam yang terpusat di ibukota; dari tren bahasa pasar, gaya hidup, idola, hadir sebuah kenyataan pemberangusan keberagaman demi penyuburan rating: Jakartanisasi. Sunardian memahami konsekuensi media ketika hal tersebut dikendalikan oleh pasar yang di istilahkannya di dalam buku ini sebagai globalisasi kapitalisme, keburukan sebuah media yang memasyarakat namun tidak memiliki kepentingan yang memasyarakat, mencerminkan sebuah ideologi neo-liberal di jaman advanced informational society, dimana pasar memegang kendali penuh, segala macam komoditi dipoles menjadi spektakuler, sensasional, terang-benderang, Hollywood! Sebuah era dimana media komunikasi digunakan sebagai alat penggoda yang mengajak setiap audiens untuk meninggalkan nilai-nilai komunitas, individualitas, menyempitkan imajinasi dan mengabdi pada deodoran, idola, citra, produk, komoditi, kapital: ketidakhidupan. Akselerasi Spectacle yang semakin meningkat, menurut Guy Debord, yang di dalam tulisannya berpendapat bahwa "kebenaran yang tampak di permukaan adalah kepalsuan". Itulah wujud asli dari media televisi, sebuah inversi dari seluruh nilai agar dapat mengkultivasi budaya citranya, ketika refleksi terlalu melelahkan untuk dilakukan dan imajinasi telah di sediakan di depan meja layaknya hidangan yang telah siap untuk disantap. Dan tiap proses dari pembuatan makanan tersebut tidak pernah disebut-sebut, dari cara memasak hingga bagaimana dan siapa yang menghasilkan bahan-bahannya, esensinya ditiadakan. Eksistensi telah digantikan dengan ketiadaan yang secara bersamaan dicampur-adukan. Selamat lahir di dunia instan dimana kamu bukanlah dirimu sendiri, tapi adalah citra-citra yang kamu konsumsi.

Pada bab awal, Sunardian dengan cukup menggelikan mencoba menelusuri kegagalan dari media televisi Indonesia yang dipahaminya sebagai akibat dari ketidakmatangan perencanaan awalnya. Mengkambing hitamkan sifat megalomaniak Presiden pertama Indonesia, Soekarno sebagai penyebab sentral dari ketidakmatangan tersebut

.."lain halnya dengan media televisi Indonesia, ia lahir dari sebuah kecelakaan. Ia lahir bukan dari sebuah proses persetubuhan yang indah…lahirnya media Televisi Republik Indonesia (TVRI), lebih karena syahwat megalomanian dan ekshibisionisme Soekarno, presiden pertama RI, ketika Indonesia menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta".

Mengudara pertama kalinya TVRI, menurut saya, lebih pada prasyarat kompetitif tiap Negara bangsa di dalam peta internasional daripada sekedar syahwat Soekarno semata, hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk mempermudah penyebarluasan pengendalian pemikiran melalui propaganda yang massif, Negara berkembang manapun yang memiiki akses yang sama tidak akan berpikir hal tersebut sebagai sesuatu yang terburu-buru, tapi lebih pada tindakan yang sangat logis bagi Negara untuk meraih kendali penuh atas konsen dari masyarakat. Dan disisi lain, di dalam sebuah dunia yang telah dipasarkan, setiap persetubuhan dilakukan di rumah bordil, setiap penyetubuh dan yang disetubuhi adalah pelacur. Persetubuhan tidak dilakukan untuk meraih keindahan dan klimaks yang biologis, tapi untuk mereproduksi keuntungan, untuk dapat menghasilkan kembali komoditi, untuk menghasilkan pelacur baru yang bisa menampung sperma! Proses persetubuhan tidak pernah eksis, hasil akhir adalah tujuannya. Di dalam bab pertama tersebut Sunardian lebih jauh menyalahkan konsep learning By doing yang menurutnya adalah konsep yang dipraktikan media televisi pada waktu itu. Bukannya berangkat dari alasan esensial Negara di dalam memperlakukan media komunikasi, Sunardian malah menyalahkan penggunaan konsep tersebut. Menurutnya pematangan media massa harus dikultivasikan terlebih dahulu sebelum media itu di selenggarakan. Kenyataan sebenarnya adalah justru karena media massa pemerintah tidak pernah melakukan learning by doing, dan karena mereka memiliki tujuan dan landasan yang sudah pasti bahwa, media harus mengabdi pada Negara.

Kritik banal Sunardian kembali di hadirkan ketika ia menjelaskan bagaimana pada waktu itu TVRI berkualitas sangat rendah, yang ia pertimbangkan dari segi sumber daya manusia hingga penyajian program acara yang cukup minimalis, yang mungkin menurut Sunardian akan lebih bagus apabila terjadinya pematangan lebih awal, maka kualitas akan terjamin. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa kualitas yang bagus itu, disini seakan-akan Sunardian memiliki comparison stasiun televisi (korporatik?) yang jauh lebih baik. Di hampir setiap isi dibuku ini Sunardian mengutuk kecenderungan profit-greed dari media televisi korporasi beserta iklim anarki kompetisinya, sesuatu yang menurutnya perlu ada pengendalian yang lebih dari pemerintah. Bagi saya keinginan untuk mereformasi televisi korporasi di era globalisasi ekonomi sekarang ini, adalah sebuah anakronisme. Masalahnya bukanlah kurangnya "sumber daya manusia", juga bukan karena ketidakmatangan perencanaannya, karena pada waktu itu adalah era awal pembangunan negara Indonesia yang baru seumur jagung, juga bukan karena penyajian yang minimalis akan menghasilkan kualitas yang buruk, melainkan dari tujuan apa kualitas itu akan dibangun? Cara-cara seperti apa yang digunakan? Untuk maksud apa dan siapa yang akan diuntungkan dari hal tersebut? term "baik" disini untuk siapa? apakah bisa mereformasi stasiun televisi korporatik dan menaruh lebih jauh kendali pemerintah di ranah ekonomi, sementara tuntutan jaman menuntut--tanpa ada tawar-menawar--bahwa pasar harus otonom. Perihal isu RUU-APP belakangan ini misalnya, menimbulkan reaksi diantara kalangan dunia hiburan termasuk televisi, karena dengan adanya undang-undang seperti ini, sektor-sektor hiburan yang menjual keseksian (aurat) akan dibatasi atau ditiadakan, ini berarti pembatasan terhadap investasi dan akan menjadi pengaruh yang buruk bagi ekonomi kapitalisme. Isu RAPP merupakan salah satu contoh gampang dari hal tersebut. Seharusnya Sunardian sadar ketika ia menaruh istilah "globalisasi kapitalisme" dengan pemahaman menyeluruh dari latar-belakang anarki media korporasi yang berkembang pesat di Indonesia, bukannya mengajukan argumen-argumen tipikal yang klise. Sunardian bahkan tidak membuat perbedaan diantara media yang dikendalikan dikendalikan secara modal (korporatik) dan yang dikendalikan secara birokratik. Dari sini kita akan kembali pada pertanyaan mendasar yang lebih menyeluruh, karena tidak ada jalan pintas di dalam pembahasan ini apabila kita ingin benar-benar memahami seluruh relasi ekonomi-sosial dengan dunia pasca-informasional. Kalau memang ini sudah di jawab, Sunardian setidaknya menciptakan distingsi antara media korporatik dan media masyarakat, seperti halnya yang berkembang belakangan ini di Eropa, Amerika Utara, dan beberapa wilayah di Asia dengan Indymedia, radio Democracy Now!, dan beberapa stasiun televisi berbasis masyarakat yang menjadi anti-tesis dari media korporasi. Apabila memang ada stasiun televisi yang berbasis masyarakat dan untuk masyarakat, seminimalis apapun penyajiannya, bukankah konsep learning by doing lah yang harus diterapkan, agar refleksi bisa terus dilakukan untuk mengoreksi dan mengembangkannya kearah yang lebih baik lagi, tentunya dengan mengkreasikan pola yang berbeda dari apa yang biasanya di hasilkan dan digunakan oleh stasiun televisi korporasi. Dari sini argument mengenai kualitas malah terlihat relatif.

Perilaku ekshibisionisme lahir karena adanya respon berlebihan dari penonton terhadap apa yang mereka tonton. Kecenderungan ini sama halnya ketika masyarakat menyerahkan hidup mereka untuk dikendalikan oleh orang-orang tertentu, dengan begitu mereka menghasilkan sifat menguasai-dikuasai, mereka mengatribusikan perasaan tinggi yang istimewa kepada idola mereka sebagaimana mereka menganugerahi ketidakberdayaan kepada diri mereka sendiri. Televisi, menurut kepentingannya, tidaklah seperti yang dianggap Sunardian 'tidak terkontrol', televisi sangatlah terkendalikan bagi kepentingannya sendiri, ia hampir memiliki kemampuan yang sama dengan kehidupan: berefleksi, melakukan adaptasi, konformis, dan lentur kemanapun laba menebarkan aroma. Hanya saja ia tidak nyata, tidak hidup, itulah kelemahan utamanya. Di dalam era globalisasi kapitalisme seperti yang dianggap oleh Sunardian, hanya stasiun televisi yang benar-benar adaptif terhadap pasar yang bisa bertahan dan meningkatkan taraf "kualitasnya" dari iklim anarkik kompetisi antar stasiun televisi. Dengan cara membuka diri pada penanaman modal yang lebih besar atau mungkin menjualnya, seperti yang dilakukan Anteve kepada Star tv baru-baru ini. Keburukan media televisi sekarang ini bersifat multidimensi, ia tidak hanya membuat manusia menjadi impoten, tidak mempercayai dirinya sendiri dan memfragmentasikan pikiran-pikiran aktual manusia, tapi ia juga mencerabut segala sesuatu yang tadinya dimiliki oleh manusia: komunitas yang berubah menjadi pasar, nilai-nilai sosial tergantikan citra-citra palsu, dan semakin mengikisnya kemampuan manusia untuk mengatur dan merubah hidup mereka.

Bab-bab selanjutnya mungkin cukup menarik untuk mengingatkan kita betapa absurdnya program-program televisi sekarang ini, godaan superfisialnya yang bersifat destruktif, dan mungkin yang cukup penting adalah pengertian dari Jakartasentrisme, yang bukan hanya tidak mengikutsertakan audiens di wilayah luar Jakarta, tapi juga memperbudak mereka ke dalam penyeragaman identitas melalui penciptaan trend demi perhitungan rating. Apa yang tadinya tidak berpihak kepada masyarakat tidak akan menjadi manfaat bagi masyarakat, malahan akan menjadi penindasnya. Disini saya cukup terkesima dengan data-data informatif dan argumen Sunardian yang cukup langsung kepada intinya, tapi seringkali Sunardian memberikan kesan bahwa konsep media televisi masih bisa direformasi, jika saja masyarakat mengontrolnya dengan pertimbangan-pertimbangan moral yang baik, yang ketimuran, jika saja pemerintah benar-benar menjalankan undang-undang yang ia buat melalui aturan penyiaran, jika saja masyarakat lebih aktif di dalam mempengaruhi program penyiaran televisi, inilah buah pikiran dari Sunardian, orgasmenya di dalam buku ini. Sedikit agak jauh di bab terakhir ia bahkan menyangkut-pautkan Suharto di dalam dominasi media televisi di Indonesia sampai sekarang ini. Suharto adalah orang yang membuka lebar-lebar penjualan segala aset ekonomi dan sosial kepada korporasi multinasional di era Orde Baru, ia juga memanfaatkan televisi untuk mengagung-agungkan namanya meski pada akhirnya media televisi juga harus menjatuhkannya karena keinginan pasar, sama seperti yang dilakukan Soekarno untuk melanggengkan demokrasi terpimpin, atau apa yang dilakukan oleh Bush sekarang ini terhadap media-media internasional. Fakta yang tidak dilihat Sunardian dengan seksama adalah, apabila memang pasar adalah faktor utama yang mendominasi dan mempengaruhi media, bukan hanya media televisinya yang diubah, tetapi orientasinya juga harus dibelokan, tidak ada tawar-menawar untuk hal ini. Hubungan tontonan dan penonton harus dihapuskan.

Fatalisme yang dilakukan Sunardian tadinya saya pikir hanya berakhir sampai disitu, semua pemahaman dan kritisismenya atas media yang susah-payah ia paparkan di bab-bab sebelumnya, hanya menjadi momen amnesia ketika pada bagian lampiran di akhir buku ini, tertera tulisan..

"BILA anda merasa dirugikan, merasa jengkel atau marah, karena siaran televisi Indonesia, Anda mempunyai hak untuk melakukan penggugatan secara hukum atas hal tersebut. Atau, setidaknya, Anda bisa melaporkannya ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Pusat di Jakarta, atau ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di kota masing-masing. Di bawah ini, beberapa ketentuan penyiaran, yang diberikan oleh KPI."

(dan dibawah tulisan ini tertera secara lengkap larangan-larangan yang dibuat oleh KPI dari masalah Seksualitas, Kekerasan dsb tanpa ada kajian kritis sama sekali, dan dalam hal ini saya juga memilih untuk tidak mengkajinya secara kritis apalagi menyetujuinya)

Mengamati orgasme Sunardian membuat saya tersenyum-senyum sinis sendirian. Sunardian sendiri tampaknya belum lepas dari banalisasi yang disebarluaskan oleh televisi, ia bahkan tidak bisa membedakan mana yang anarkis dan mana yang tidak. Karena seperti yang ia bilang, televisi menyempitkan kemampuan orang untuk memahami sesuatu yang lebih luas dari program televisi dan iklan. Semuanya adalah penyederhanaan, seperti apa yang dilakukan oleh Sunardian di dalam buku ini. Sunardian Wirodono, siapapun dia, yang cukup baik memberi kita informasi dan argumen-argumen tulusnya, pastilah merupakan persetubuhan antara A'a Gym dan Boediman Soejatmiko. Matikan televisimu (ya ini juga untuk kamu Sunardian), tutup buku Sunardian Wirodono dan mari sama-sama belajar melakukan persetubuhan yang indah...learning by doing? Why not!



laughing
with babylon at 2:22:00 AM |

******

Saturday, March 11, 2006


RUU APP: FOBIA SEKSUAL PARA ULAMA DAN BIROKRAT ISLAM (Bag. III)
Legitimasi untuk Menginvasi Ruang-Ruang Privat Terakhir


"It's because the real threats to Indonesia's fragile morality, particulary corrupt officials, are too dangerous to attack."
--Inul Daratista, dalam interview majalah Time.


Seperti telah diterangkan sebelumnya, seks seringkali dinilai sebagai sebuah urusan libido dan tubuh, yang pada gilirannya justru memperbudak tubuh dan gairah manusia sendiri. Sebelum meletusnya revolusi seksual, seks difragmentasikan sebagai sekedar aktifitas prokreasi yang jelas memenjarakan gairah dan kenikmatan yang dihadirkan, dan ia juga menjadi alasan untuk menghakimi tubuh. Seks terasing dari tubuh. Seks menjadi sesuatu yang tabu. Seks menjadi sebuah praktek yang disertai ketakutan dan perasaan bersalah.

Harus diakui, agama setidaknya ikut bersalah dalam fragmentasi seks. Agama yang merayakan keberadaan seks semestinya tidak memusuhi seks, menerima seksualitas dalam segala aspeknya, termasuk ketubuhannya. Hal ini yang sepertinya tidak dapat diterima oleh para ulama dan birokrat Islam, apabila tidak bisa dibilang bahwa ini adalah penyakit yang diderita oleh para ulama dalam MUI. Mereka memandang bahwa semakin mereka merendahkan seks demi alasan rohani, semakin mereka menjadi suci. Padahal kesucian tidak terjadi karena seseorang merepresi gairahnya sendiri, yang ada hanyalah represi yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk kebencian terhadap tubuh--yang dalam masyarakat patriarkis seringkali ditargetkan pada tubuh yang dianggap membangkitkan gairah seksual oleh kaum lelaki: tubuh perempuan.

Perhatikan, betapa pasal-pasal dalam RUU APP jelas-jelas menyerang perempuan, memposisikan mereka sebagai sumber 'kekotoran' dan segala kehancuran moral--dalam hal ini moralitas Islam. Perempuan dilarang memperlihatkan tubuhnya karena dianggap dapat membangkitkan gairah seks, gairah yang dianggap rendah dan tak suci. Hal ini artinya: tubuh perempuan itu rendah dan tak suci. Perempuan diajarkan untuk membenci tubuhnya sendiri. Di sisi lain, tubuh perempuan lantas diklaim melalui berbagai pembenaran sebagai "milik sang suami". Sebagai sebuah benda kepemilikan, ia tentu bisa diperlakukan dan digunakan kapan saja dengan menempatkan dosa dan hukuman bagi para perempuan yang tak bersedia menyerahkan tubuhnya bagi sang suami. Saat perilaku misogini (membenci perempuan) diadopsi, kebencian itu justru seringkali terletupkan dalam bentuk kekerasan seksual terhadap tubuh perempuan. Perhatikan saja, betapa di Arab Saudi yang merepresi seks melalui beragam aturan hukum dan undang-undangnya justru menjadi salah satu negara dimana kekerasan seksual terhadap perempuan menempati posisi yang tertinggi. Demikian juga Afghanistan di era kediktatoran Taliban yang misoginis.

Itu juga hal yang ironisnya tak mampu ditangkap oleh rata-rata muslimah sendiri. Puluhan muslimah selalu turut unjuk rasa di jalan-jalan menuntut agar pelegalan RUU APP dipercepat sesegera mungkin. Perhatikan ucapan Neno Warisman mengenai RUU APP belum lama berselang, "RUU ini bagus karena berguna bagi anak-anak dan generasi mendatang yang selama ini selalu digempur oleh tayangan-tayangan yang berbau porno dan membangkitkan syahwat. Maka saran saya adalah agar mereka yang selama ini gencar melakukan penolakan, tolonglah agar mereka memahami betul isi pasal-pasal RUU itu."

Jelas, komentar tersebut adalah komentar dari seorang yang imbisil, seperti yang rata-rata diderita oleh para selebriti yang eksibisionis.

Ia, seperti juga para pendukungnya yang lain, sekedar melihat RUU APP dalam kacamata moralitas Islam. Hal yang lebih mengerikan dari RUU tersebut seperti bagaimana ia dapat mendapat legalitas untuk menyerang siapa saja yang memiliki keyakinan berbeda. Dan mereka telah menyatakan diri mereka sendiri sebagai seorang yang secara intelektual tak mampu melihat problematika yang ada di balik fenomena maraknya pornografi dan pronoaksi (yang sebenarnya sebuah terminologi mengada-ada yang tak terdapat dalam kamus apapun--sesuatu yang makin membuktikan bahwa mereka tak lebih dari sekedar makhluk imbisil).

Problematika fragmentasi seksual yang membuat seks menjadi teralienasi dengan hidup itu sendirilah yang seharusnya dipahami dan dicari solusinya. Sekedar menyerang seks sebagai sebuah gairah kebinatangan (seperti yang selalu dilakukan oleh media massa, dimana di satu sisi seks dieksploitasi habis-habisan, di sisi lain gairah seks dianggap rendah seperti dengan seringnya kata itu diganti dengan "gairah kebinatangan", atau "nafsu purba" yang selalu berkonotasi merendahkan) tak akan membawa kemana-mana selain justru mengasingkan dan merendahkan diri mereka sendiri. Abad pertengahan telah memperlihatkan pada kita semua tentang hal demikian, belum lagi negara-negara yang mengaku menerapkan syariat Islam dengan membenarkan sikap misoginisme mereka, juga Perda kota Tangerang yang mulai memangsa korban-korban perempuan.

Dalam kasus demikian, dengan alasan apapun, penerapan aturan demikian hanya akan menyerang semua orang, dengan korban pertamanya adalah perempuan, anak-anak dan mereka yang miskin. Perempuan yang terpaksa bekerja sekedar untuk bertahan hidup di bawah kepungan rezim ekonomi yang semakin represif, yang melakukan segala cara yang dianggap mungkin demi menghidupi anak-anaknya, adalah target-target pertama. Setelah mereka, tentu saja, anak-anak para perempuan itulah yang menjadi korban selanjutnya. Dan itu semua hanya akan dialami oleh mereka yang miskin. Dan pada gilirannya, laki-laki juga akan menjadi korban akibat pelimpahan berbagai tanggung jawab yang seharusnya dapat dibagi bersama partner perempuannya.

Maka jelas, para pendukung RUU APP hanyalah kelas menengah ke atas yang dapat dengan seenaknya menyalahkan seseorang atas hidup yang dijalaninya, tanpa mampu memahami mengapa hidup berjalan seperti ini. Ia mengenakan kedok Islam untuk mendapatkan legalitas dan dukungan publik, melibas seluruh kekuatan yang berseberangan dengannya--termasuk kekuatan-kekuatan Islam sendiri. RUU APP hanyalah sebuah usaha negara dan kelompok dominan yang kebetulan Islam, untuk mendominasi individu-individu di dalamnya hingga ke ruang-ruang yang paling privat. Seperti novel terkenal George Orwell, 1984, dimana ruang-ruang privat tidak lolos dari cengkeraman negara. Manusia kehilangan kebebasannya, hingga ke pelosok yang terdalamnya.

Selamat, kita sedang menuju sebuah negara totaliter dengan Big Brother yang bernama MUI, beserta barisan tentaranya yang bernama FPI.


laughing
with babylon at 3:31:00 PM |

******

RUU APP: FOBIA SEKSUAL PARA ULAMA DAN BIROKRAT ISLAM (Bag. II)
Paradoks Pemberontakan Libido: Deseksualisasi Seks


"Sex is missing, it's because we have too much sex this day."
--Jean Baudrillard


Revolusi seksual yang seringkali dianggap sebagai sebuah pelepasan belenggu represifitas, ternyata juga tidak melulu sempurna. Represi masih ketat berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang dianggap telah membebaskan seks. Seks justru menjadi sebuah industri baru yang terang-terangan. Dan dalam dampak lainnya, seks tidak lagi bersifat privat, melainkan publik. Seks bukan lagi sekedar keintiman terdalam dari dua orang manusia. Seks yang berkekuatan sangat dahsyat menjadi lepas tak terkendali. Masalahnya, dalam seks yang meninggalkan posisi sebagai bentuk keintiman sebuah relasi, ia memaksa manusia untuk menjadi pribadi-pribadi eksibisionis.

Eksibisionis disini bukan sekedar dalam artian seseorang yang gemar mempertontonkan alat kelaminnya pada publik seperti yang dipahami banyak orang. Eksibisionis disini dalam artian bagaimana seorang individu bukan lagi mempertontonkan ketelanjangannya, melainkan individu yang mendapat kenikmatan saat dirinya ditonton. Ini terlihat jelas dalam dunia mode fashion. Mode bermain-main dalam batas-batas imajinasi--ia mempermainkan imajinasi. Orang tidak perlu lagi telanjang, tapi ia justru memainkan fantasi ketelanjangan. Orang juga berlomba-lomba untuk tampil seksi--tak peduli perempuan atau lelaki. Batasan-batasan tentang keseksian juga mulai dibentuk dalam masyarakat industri. Perhatikan saja iklan di televisi, perempuan yang seksi adalah mereka yang berambut hitam dan berkilau, serta menggunakan ponsel keluaran terbaru. Sementara lelaki, adalah mereka yang menenggak minuman penambah energi, menghisap rokok merk tertentu atau seperti yang dikatakan oleh salah satu iklan, "Kerempeng, mana keren?"

Pribadi-pribadi eksibisionis ini jelas menjadi cenderung narsistis. Ia memuja dirinya, bukan lagi sekedar merayakan tubuhnya. Ini juga diperparah oleh kondisi masyarakat urban modern yang telah memilah-milah manusia menjadi individu-individu yang terpecah dan tercerabut dari komunitasnya--dengan ilusi-ilusi individual yang ditawarkan oleh industri media seperti slogan "Gue banget." Ia juga dibentuk oleh lingkungan terdekatnya semenjak kecil dalam tipe keluarga nuklir yang teratomisasi, yang ironisnya justru menjadi tipe keluarga ideal masyarakat modern. Bagi pribadi-pribadi narsistis, mengutip kata-kata Erich Fromm, sebagai manusia yang hanya mementingkan "perasaannya, pikirannya, semangatnya, keinginannya, tubuhnya, keluarganya, pendeknya semuanya, yang merupakan adanya dan (dianggap) miliknya." Apa yang ada di luar dirinya adalah sesuatu yang sama sekali tidak penting. Ia tidak pernah menilai dirinya dari berbagai sudut pandang, tapi ia hanya menilai dirinya, dari dirinya sendiri dan terlepas dari segala sesuatu di luar dirinya. Hasil akhirnya mudah ditebak: individualisme yang terlepas dari komunitas, konsumerisme, luxurisme. Alienasi total. Ia hanya melihat segala sesuatu dari kenikmatan yang diperoleh dirinya, apabila sesuatu hal dianggap tak membuatnya nyaman, maka hal itu yang salah. Ia tak pernah melihat bahwa ada kemungkinan dirinyalah yang bermasalah.

Seks yang terpublikkan secara otomatis juga merajai ruang publik, telah mentransformasikan orgasme dalam segala bentuknya, ia telah mulai menghancurkan nilai kebebasan yang semula diusungnya. Di Jerman, ada sebuah pepatah yang berkata, "die Vergesellschaftung des Orgasmus" atau dengan kata lain: pemasyarakatan orgasme. Segala hal menjadi satu. Uang, materi dan seks, telah menjadi satu dalam satu tujuan: orgasme. Konsekwensinya, materi dan uang bisa ditawarkan dengan efektif, bila ia disatukan dengan seks. Ini jawaban mengapa iklan mobil mewah seringkali dengan diembel-embeli dengan perempuan seksi, mengapa industri rokok menjajakan produknya dengan memanfaatkan perempuan-perempuan cantik dan seksi, begitu juga dengan produk lainnya. Lelaki dipaksa bekerja untuk mampu mengkonsumsi suatu produk, sementara perempuan dipaksa bekerja untuk menjajakan suatu produk. Dan keduanya diikat oleh kehausan (yang tersamarkan) untuk orgasme. Tatanan ideal masyarakat konsumer.

Pada gilirannya, revolusi seksual yang disuguhkan masyarakat industri justru telah mendeseksualisasikan seks.

Seks tidak lagi dinikmati dan dipahami sebagai seks. Seks kini dinilai dan ditemukan dalam sebuah produk. Seks menjadi kehilangan keutuhannya, ia telah terfragmentasikan. Kini, orang semakin haus akan orgasme yang mendalam, yang terus dicari melalui konsumsi segala hal, dari konsumsi produk yang tak terkait langsung dengan seks, maupun produk seks seperti alat-alat bantu seks, mode-mode seksi dan erotik, tawaran-tawaran entertainment seksual dan lain sebagainya. Tidak heran apabila lantas tabloid-tabloid yang belum lama ini marak dan memiliki oplah penjualan yang tak pernah surut, adalah tabloid yang bertemakan seks. Problemnya, semakin kedalaman orgasme itu dicari melalui seluruh produk tersebut, semakin ia menjauh. Tanpa sadar, seks telah menghilang dan memudar. Dan hal ini terjadi di tengah kondisi yang semakin permisif terhadap seks. Saat energi seksual dilepaskan tanpa kendali sama sekali dan diinkorporasikan dalam sebuah komoditi.

Kita semua telah memahami, saat sesuatu telah terinkorporasikan, maka sesuatu tersebut hanya dapat dimiliki apabila kita memiliki uang. Demikian juga dengan seks. Tanpa uang, tak akan ada seks.

Inilah paradoks yang lahir dari jalan panjang pembebasan sejak meletusnya pemberontakan libido: libido kini terpenjara dalam kapitalisme. Dan jelas, bahwa pembebasan seksual dalam masyarakat industri tidak memberikan jalan menuju pembebasan, ia hanya mengembalikan seks ke bawah represi seperti yang dialaminya di bawah kekuasaan otoritarian agama di abad-abad sebelumnya.


laughing
with babylon at 3:22:00 PM |

******

Friday, March 10, 2006


RUU APP: FOBIA SEKSUAL PARA ULAMA DAN BIROKRAT ISLAM (Bag. I)
Represi Seksual oleh Agama dan Pemberontakan Libido



Introduksi

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), sebelum mencapai keputusan peresmiannya, kini telah mulai memakan korban. Belasan pengecer koran ditangkap karena menjual tabloid-tabloid dan media-media yang dianggap porno, sementara para pemimpin redaksi media tersebut hanya dikenai hukuman wajib lapor; dua orang perempuan yang berprofesi sebagai penari tarian tradisional, ditangkap karena meliuk-liukkan tubuhnya dan dianggap mengundang berahi. RUU ini juga akan mengkriminalkan semua perempuan yang sekedar berpakaian memperlihatkan pusarnya, ia juga akan menyerang siapa saja yang mengekspresikan afeksinya dengan berciuman. Pada hakekatnya, RUU ini, menurut para pendukungnya, akan mengurangi kehancuran moral bangsa Indonesia. Dengan menggunakan pasal-pasal yang multitafsir, sedikit demi sedikit ia mendekati titik final pengesahannya--tidak peduli seberapa banyak penentangnya--pada bulan Juni 2006.

Fenomena lain memperlihatkan bahwa pada akhirnya RUU APP ini mengarah pada tudingan bahwa hal ini adalah agenda politik tertentu, seperti yang dikatakan oleh Ayu Utami bahwa, "Keadilan tidak memiliki batas waktu, politik yang punya batas waktu." Bahkan lebih jauhnya lagi, RUU ini mau tidak mau dicurigai sebagai sebuah agenda politik para elit Islam semata--mengingat bahwa RUU ini dicetuskan pertama kalinya oleh wakil dari PKS, dan didukung di tataran akar rumput oleh para ulama termasuk oleh Aa Gym yang terkenal reaksioner itu, dan bahkan juga oleh teror FPI yang mengancam akan mensweeping siapa saja anggota DPR yang masih tidak setuju pada RUU ini serta berpotensi menggagalkan pensahannya. Kecurigaan ini memang tidak berlebihan, semenjak MUI, selaku elit dan birokrat kediktatoran yang berkedok agama Islam, pada tahun 2005 lalu memfatwakan bahwa pluralisme adalah haram. Saat sebuah fatwa anti pluralisme diputuskan, maka mutlak para pengikutnya akan memiliki nilai kebenaran yang tak dapat ditawar lagi: selain kebenaran yang mereka pegang, semua kebenaran lain adalah salah dan layak dihancurkan dengan cara apapun juga. Tak akan ada lagi tersisa dialog.

Perda Anti Pelacuran yang diluncurkan di kota Tangerang, bahkan bertindak lebih parah lagi dan mulai mengingatkan pada horor yang dialami oleh perempuan-perempuan di Afghanistan pada era kekuasaan Taliban. Sweeping dilakukan oleh polisi, untuk menangkapi perempuan-perempuan yang berada di luar rumah lewat pukul 7 malam--karena bagi mereka, semua perempuan yang masih berada di luar rumah dianggap pelacur. Korbannya, seorang ibu rumah tangga yang sedang minum teh botol di pinggir jalan, seorang istri yang hamil dua bulan dan sedang menunggu angkutan kota sepulangnya ia dari tempat kerjanya, seorang istri di kamar hotel yang sedang menunggu suaminya keluar membeli makan. Mengesampingkan semua fakta tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengaku bahwa polisi mereka tidak bertindak asal tangkap, dan selektif dalam memilih siapa yang harus ditangkap.

Di sana, di sini, berbicara tentang pornografi yang berarti berbicara tentang seks, seakan sebuah monster yang mengerikan yang harus dikikis dari dunia yang dianggap bermoral, setidaknya dari sudut pandang agama. Kini pertanyaannya, sehoror apakah seks itu? Mengapa ia selalu dituding sebagai sumber kehancuran kehidupan sebuah bangsa?


Latar Belakang Meletusnya Pemberontakan Libido

Para pendukung RUU APP selalu mengacu pada kenyataan bahwa seks telah menjadi sedemikian tak terkendali di tengah kehidupan masyarakat modern. Dan hal itu yang selalu didengung-dengungkan oleh para imam pengkotbah di mesjid-mesjid maupun media-media internal mereka. "Seks telah menjadi sangat menyimpang," demikian kata seorang imam di kala ceramah hari Jum’at di sebuah mesjid Bandung, "dan sebelum segalanya terlambat dan terlalu merusak, kita harus segera menghentikan semua praktek penyimpangan itu." Maka, dengan kata lain, menurutnya, seks hanyalah sebuah aksi prokreasi alias sekedar untuk memperpanjang keturunan, dan semua aktifitas seksual yang memberi nilai lebih pada sisi kenikmatannya dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Berbicara mengenai penyimpangan, publik Indonesia lebih akrab dengan aktifitas seksual 'tak biasa' yang dapat dirunut pada buku yang ditulis oleh seorang penderita voyeurisme, 'Jakarta Undercover', dimana dilaporkan olehnya bahwa di Jakarta praktik seks memang telah menjadi sedemikian 'tak biasa'.

Tapi sebelum lantas mencap hal tersebut sebagai sebuah penyelewengan, ada baiknya kita seharusnya melihat konsep yang dikemukakan oleh salah seorang penggiat Frankfurt School, Herbert Marcuse, bahwa pada kodratnya seksualitas adalah polymorphous perverse, penyimpangan yang beranekaragam. Konsep Marcuse tentang seksualitas lahir seiring dengan analisa dan refleksinya tentang revolusi seks yang dicemaskan oleh para ulama Islam di Indonesia.

Abad pertengahan, agama berkaitan erat dengan politik. Sesuatu yang benar menurut politik dan dilegitimasi oleh agama, menjadikan politik itu sendiri sebagai sesuatu yang suci. Segala sesuatu diatur oleh aturan berdasarkan norma agama, termasuk seks. Seks ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan di luar individu, yang artinya seperti apa definisi seks, bagaimana praktik yang diperbolehkan, sejauh apa pemahaman tentangnya diterima, semua didikte keras oleh agama melalui instrumen politiknya. Dan tentu, seperti penyakit kronis yang dialami oleh banyak agama, dengan demikian pandangan soal seks dipersempit dengan hanya mendefinisikannya sebagai aktifitas reproduksi semata.

Situasi ini berubah dengan datangnya masyarakat borjuis. Ciri masyarakat borjuis adalah sikap mental yang mengarah pada efisiensi, penumpukan modal dan perluasan investasi yang kompetitif. Untuk meraih itu semua, diperlukan rasio yang kuat dan dingin. Maka, ciri lain masyarakat tersebut adalah juga rasionalitas. Segala sesuatu dikontrol oleh rasio, dan dibawahnya, seks yang dipersempit maknanya dan ditindas oleh masyarakat agama, kini dikontrol oleh rasio. Rasio mengatur bagaimana agar seks menjadi efektif, tidak hanya sebagai prokreasi, tapi juga untuk memajukan iklim kompetitif itu sendiri. Jelas, upaya ini tidak berhasil, mengingat bahwa seks adalah bagian dari hidup emosi dan afeksi manusia. Seks, tak bisa diatur dan ditundukkan oleh rasio, kecuali apabila semuanya dijalankan oleh represi. Maka, hal itu menjadi pilihan rasionalisme masyarakat borjuis, yang dengan dalih membebaskan seks dari represifitas agama, kembali merepresinya.

Akhir abad sembilan belas, situasi berubah drastis. Seksualitas manusia bangkit membebaskan diri dari represifitas yang dipraktekkan atas mereka selama berabad-abad. Dua orang teoris ternama hadir di garda depan pemberontakan ini, Sigmund Freud dan Herbert Marcuse.

Sigmund Freud dalam menghadapi represi seksual, tampak mendua. Satu sisi ia melakukan protes keras terhadap represi seksual, tapi di sisi lain ia begitu khawatir juga terhadap gelora dahsyat naluri seksual. Seperti pemikir borjuis lain, Freud yakin, bahwa peradaban manusia bisa dipertahankan hanya apabila ia mampu mengontrol naluri seksualnya. Bukan dengan cara merepresinya seperti yang dilakukan oleh para penguasa sebelumnya, tapi dengan mengarahkan atau dengan kata lain, mensublimasikannya. Bukan represi libido, tapi manajemen libido.

Sementara Herbert Marcuse berpendapat bahwa peradaban modern dibangun di atas represi rasio atas spontanitas manusia. Spontanitas manusia ditindas agar masyarakat mampu menghasilkan lebih dan lebih, sesuai dengan prinsip hasil dan keuntungan dari masyarakat borjuis. Atas penindasan inilah, yang menurut Marcuse akhirnya meletupkan revolusi seksual di tahun 1960-an. Para aktifis revolusi seksual tahun 1960-an, yakin bahwa represi terhadap naluri seksual telah mengarah pada agresifitas yang tak tersalurkan secara seksual dan terepresentasikan melalui agresifitas fasisme dan perang, termasuk kekerasan harian yang melingkari peradaban manusia modern. Menurut mereka, apabila seks dibebaskan, maka ia juga akan membebaskan manusia dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkannya apabila ia direpresi. Maka, praktik seks mulai diumbar dimana-mana dan secara terang-terangan. Dimanapun dan kapanpun. Melihat konteks ini maka konsep Marcuse menjadi jelas, bahwa seks adalah sebuah polymorphous perverse. Pertama, karena ragam praktik seksual mulai berlawanan dengan praktik seksual yang biasa; kedua, karena tak kenal batas itu pulalah sesungguhnya kodrat dan hakikat seksualitas manusia itu sendiri. Hanya dengan menuruti kodrat itulah maka manusia tidak hanya menjadi jujur dan otonom, tapi juga terbebas dari penindasan terhadap nalurinya.

Dengan memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia, dari meluasnya industri pornografi terselubung hingga praktik seksual yang telah terjadi di kalangan anak-anak muda secara terbuka, masyarakat sedang berjalan menuju keterbukaan. Di bawah bendera keterbukaan, segala sesuatu dituntut menjadi otonom, sementara otonomi menolak dogma-dogma atau ideologi-ideologi yang bersifat mengikat. Dan itulah yang sangat ditakutkan oleh ulama-ulama Islam.


laughing
with babylon at 3:58:00 PM |

******

Thursday, March 09, 2006


Pemberontakan di Tengah Masifnya Pembantaian Melalui Penghapusan sebuah Kultur


If I am a primitivist, let me be primitivist
If I am animist, let me be animist
If I am un-contacted/unevangelised, let me be so
If I am poor, let me be poor
If I am starving, let me be starving
If I am naked, let me be naked
If I am in the jungle, let me be there
If I am illiterate, let me be so
If I don't know English, leave me knowing nothing about it
If I am not a Christian, let me be so
If I don't eat rice, don't drink medicine, that is fine for me
If I can not drive, it is absolutely acceptable for me
Just get out of my land, and leave me alone.

--Wiwa Wewo, seorang anggota suku Dani di Papua Barat


"We are thrusting a spear of economic development into the heartland of Irian Jaya. We're going to mine all the way to New Orleans, and thanks to Indonesian government and their military forces for they always really helpful at this task. This is not a job for us. It's a religion."

--Jim Bob Moffet (CEO Freeport McMoran di New Orleans, AS)

"Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan TNI AD atas keputusan pemerintah. Itu termasuk apakah TNI AD akan ditarik dari pengamanan PT Freeport atau dilanjutkan. Sampai sekarang, sesuai dengan keputusan pemerintah, kami akan tetap melanjutkan pengamanan di sana."

--Jend. Djoko Santoso (Kepala Staf TNI AD) tentang pasukan TNI AD di sekitar PT Freeport



Aksi pertama dari sebuah drama revolusioner baru di kontinen Papua Barat telah dimulai, dan bersamaan dengannya juga dimulai melodrama kontra-revolusioner usang. Di Tembagapura, para penduduk telah menerima sebuah kekalahan gemilang dan kekuasaan dominan menerima sebuah kemenangan yang menyedihkan; revolusi telah merasuki kehidupan sehari-hari dan reaksi yang muncul adalah penerjunan lebih banyak anjing penjaga. Frustrasi dengan referendum yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia yang berakhir dengan penyerahan seluruh negeri dari kontrol Belanda ke bawah kontrol Indonesia, dimana konsekuensinya adalah 'pemberadaban' yang melibas seluruh nilai-nilai kearifan lokal mereka, penduduk Papua tampil kembali ke atas pentas dan memaksa banyak pihak internasional memperhatikan mereka.

Pendudukan di Mil 72-74 Tembagapura oleh penduduk setempat yang dimulai para hari Rabu 22 Februari lalu telah membuka sebuah periode baru tentang krisis masyarakat modern. Even tersebut menandai kembali tentang perlunya solidaritas gerakan revolusioner antar regional dan lintas sektoral. Di depan universitas Cendrawasih jalan utama menuju bandar udara Sentani diblokir, di Jakarta kantor PT FI diserang dan berulang kali didatangi publik yang menuntut agar PT FI ditutup, demonstrasi yang menuntut penutupan PT FI juga terjadi di beberapa kota lainnya. Gerakan publik di ranah urban di daratan Jawa yang telah mengalami proses transformasi advance dari sekedar teori pada perjuangan di jalanan kini bersanding dengan perjuangan untuk mengambil alih kontrol atas kehidupan sehari-hari di daratan Papua.

Tanggal 26 Februari blokade di Mil 72 dibersihkan, sekitar 700 orang insurgen Papua membuka ruas jalan tersebut pada pukul 17.50 WIT. Tapi untuk yakinnya, pendudukan sesungguhnya belum lengkap dan dibuka terlalu dini: belum ada pengambil alihan pabrik oleh para pekerja PT FI yang sebagian dari mereka di awal pendudukan meninggalkan alat-alat beratnya di pinggir-pinggir jalan sebagai solidaritas terhadap para insurgen dan operasi kantor-kantor representatif di regional lain belum sempat terhenti total, alias masih ditolerir. Demokrasi tidak pernah total: para birokrat masa datang yang mendukung Pilkada Papua mengklaim bahwa diri mereka berguna dan para birokrat lain juga mencoba kemungkinan manipulatifnya. Partisipasi publik dari ras non-Papua masih sangat sedikit yang akhirnya kehadiran mereka malah jadi dipertanyakan. Banyak mahasiswa, profesor, jurnalis dan imbisil-imbisil dari profesi lainnya hanya melihat kasus ini sebagai pengamat.

Mengesampingkan kelemahan ini, yang memang tidak mengejutkan apabila memperhatikan betapa kita semua hidup dalam alienasi dan keterpisahan yang menyedihkan, aspek dari pendudukan di Tembagapura telah memperlihatkan signifikansinya yang eksplosif. Walau terbatas di Mil 72-74 yang terbebaskan dari kuasa negara, hal ini telah memapankan program revolusioner dalam bentuknya sendiri. Sehari setelah pendudukan, jalan menuju bandar udara Sentani di depan Universitas Cendrawasih, Jayapura, diblokir dan kantor PT FI di Plaza 89, Kuningan, Jakarta diserang. Hari ketiga, demonstrasi anti PT FI terjadi di Salatiga dan Solo, hari keempat dan kelima Plaza 89 kembali dibanjiri demonstrasi--beberapa di antaranya berhasil melukai 7 polisi, 4 di antaranya kini dirawat di rumah sakit. Di hari keempat, Presiden Direktur PT FI, Adrianto Machribie mengaku menderita kerugian sebesar 10-12 juta dolar Amerika per hari atas seluruh rentetan aksi tersebut.

Pembukaan blokade di Tembagapura pada hari keempat dengan demikian jelas terlalu dini. Korporasi masih berdiri tegak, militer masih bebas beroperasi dan menentukan agendanya sendiri dan penduduk Papua masih terus tergerus dalam perjalanan menuju proses kepunahan total. Negosiasi yang dilakukan oleh Polda Papua, Panglima Kodam Trikora, Bupati Timika, pimpinan PT FI yang berkedudukan di Jakarta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat, yang dipimpin oleh kepala Polda Papua Tomy Yacobus dan berlangsung di guest house MIL 68, Tembagapura, telah menetralisir arus revolusioner. Tuntutan dari para insurgen akhirnya menjadi tak lebih dari sekedar tuntutan reformis yang jelas kontra-revolusioner seperti: bahwa PT FI harus memperhatikan pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi masyarakat, khususnya di 7 suku yang memiliki hak ulayat di lokasi pertambangan PT FI, juga tuntutan untuk menaikkan royalti 1% dari seluruh total penghasilan PT FI. Pemda dan PT FI juga harus membuka lapangan kerja untuk menampung penduduk asli yang menganggur di Timika, serta peran polsek dan koramil harus ditingkatkan di sekitar areal penambangan. Pemerintah berjanji bahwa tuntutan tersebut akan direalisasikan secara bertahap mulai bulan Maret 2006 ini. Jelas, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut justru melupakan alasan awal pendudukan seperti dominasi dan penyingkiran seluruh nilai lokal yang berarti juga pembunuhan terhadap masyarakat Papua sendiri. Hal ini dapat jelas terlihat apabila kita mampu melihat kasus lain seperti kasus 'pemberadaban' indian setelah era pendaratan Columbus di Amerika.

Pada abad pertengahan, setelah Columbus mendarat di daratan Amerika, seluruh kultur dan nilai lokal indian dihabisi satu demi satu, dan berlangsung selama berabad-abad, hingga pada akhirnya yang tersisa kini adalah reservasi kaum indian yang didegradasikan oleh 'kultur kulit putih' dengan tuhan-tuhan yang tidak mereka kenal sebelumnya dan dipaksakan atas nama 'peradaban'.

Tahun 1971, Suharto mengirimkan puluhan babi yang sengaja diinfeksi dengan cysticercosis (cacing pita yang dapat hidup di dalam tubuh babi) sebagai sebuah "tawaran perdamaian" setelah ia menginisiasikan kekerasan brutal untuk menindas pemberontakan di daerah Enaratoli tahun 1969. Babi adalah bagian fundamental dari kehidupan ras Melanesia dan sebelumnya cacing pita tersebut tidak dikenal di Papua. Hasilnya, mayoritas suku Ekari terinfeksi dan cacing tersebut segera menyebar pada suku Dani. Pemerintah Indonesia menolak mengirimkan bantuan obat-obatan dan hanya sekedar mengatakan agar penduduk Papua, "mengganti kebiasaan dan cara hidup." Operasi militer yang dinamai 'Operasi Koteka' dilancarkan TNI pada akhir 1970-an menyudutkan kultur Papua sebagai sesuatu yang hina. Tahun 1980 dilakukan 'Operasi Sapu Bersih' difokuskan di kawasan-kawasan perbatasan dan membantai setidaknya 1000 penduduk asli di bulan Juni saja. Para transmigran dari Jawa kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah 'dibersihkan'. Slogan yang popular di tengah TNI dalam operasi militer tersebut, "Biarkan tikus-tikus lari ke hutan, maka ayam-ayam dapat diternakkan di lahan yang sudah diambil alih." 'Demokrasi di Tanah Papua', acara televisi yang diselenggarakan oleh Metro TV dan disponsori oleh bankir-bankir yang menanamkan investasi di Papua akhir-akhir ini juga tak lain sebuah penanaman nilai-nilai yang jelas berbeda dengan nilai-nilai tradisional penduduk asli Papua.

Pemusnahan sebuah tata nilai budaya suatu masyarakat, adalah sebuah pemusnahan terhadap masyarakat itu sendiri. Dan cara ini terbukti jauh lebih efektif dan meraih hasil yang maksimal dibandingkan dengan sekedar menggunakan cara-cara kekerasan militeristik yang biasanya hanya menuai bom waktu dimana-mana.

Pemblokiran Mil 72-74 bermula setelah PT FI berusaha menyapu bersih para pendulang emas tradisional di areal limbah tailing bersama aparat Brimob setempat. Limbah tailing PT FI tersebut telah mencemari dan merusak ekosistem setempat yang sebelumnya menjadi penopang hidup penduduk asli sekitar. Penduduk kini bertahan hidup dengan memanfaatkan limbah PT FI dimana seringkali di dalamnya ditemukan emas, yang kemudian dapat dijual ke kota terdekat untuk menyambung hidup penduduk setempat. Maka tidak heran apabila penyapuan para pendulang emas tersebut--apalagi karena dilakukan dengan mengandalkan kekerasan militer sebagai senjata utamanya--hanya menemui reaksi keras dari penduduk Papua, yang berakhir dengan pemblokiran. Ini adalah sebuah perjuangan untuk mengambil alih hidup. Ini adalah sebuah aksi demi hidup. Dengannya, pengajuan tuntutan dan janji pemerintah untuk merealisasikan tuntutan, hanyalah sebuah upaya untuk merangkul kembali mereka-mereka yang berupaya untuk membangun jalan keluar dari sistem ini. Sekali saja langkah reformis ini berlanjut, maka nasib dari para penduduk asli Papua tersebut tak akan jauh berbeda dengan nasib kaum-kaum asli yang dipinggirkan oleh 'peradaban', seperti suku-suku Indian di Amerika dan suku Aborigin di Australia. Selama pemaksaan peradaban seperti dibukanya lahan bagi korporasi-korporasi 'beradab' untuk menanamkan investasinya disana, selama korporasi seperti PT FI diberi keleluasaan maksimal dan dibiarkan tetap beroperasi dengan bebas di sana bahkan dilindungi oleh negara dengan seluruh aparat militeristiknya, selama itu pula penduduk asli Papua tak akan menemui kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri dan juga berarti lenyapnya harapan untuk meraih harga dirinya kembali.

Kekuatan yang eksis hanya dapat diambil dari diri kita, dan karenanya hanya oleh kita jugalah kekuatan tersebut dapat diambil kembali untuk menghancurkan kekuatan dominan. Kita tidak berhutang dan harus berterima kasih atas apapun, karena kita tak memiliki apapun. Tapi karena hal itu jugalah maka kita jauh lebih berbahaya bagi sistem saat ini!

Kamerad Papua! Target kita bukan hanya militer, tapi juga para birokrat yang pro pada pembangunan dan pihak korporasi. Dimana reformasi bermula, di situ jugalah revolusi mulai berakhir.

Panjang umur para insurgen dalam pemblokiran Mil 72-74!

Panjang umur para pemuda Papua dalam penyerangan Plaza 89!



laughing
with babylon at 5:23:00 PM |

******

KERUSUHAN PARIS 2005

Refleksi Aksi dan Bukti Kompetensi Anak Muda


"Kami telah membakar Paris. Dan kini semua orang memusuhi kami, tapi mereka juga tak menawarkan apa-apa kepada kami. Maka mengapa kami harus mendengarkan mereka saat tak pernah seorangpun juga dari mereka yang mau mendengarkan kami selama ini?"

--Seorang insurgen kota Paris yang berusia 21 tahun


Dua kali, kota Paris diguncang oleh insureksi popular yang dimotori oleh kaum mudanya sendiri.

Pertama kali, adalah saat musim semi tahun 1968 saat mahasiswa dan pekerja-pekerja muda Paris bangkit memberontak terhadap represifitas rezim De Gaulle. Di tahun tersebut, kaum muda yang biasanya terlena dengan imaji-imaji dari televisi dan pesta-pesta tidak lagi meleburkan diri dalam olah raga kaum urban modern tersebut, tapi mereka menyulut pemberontakan yang segera menyebar dengan cepat dari kota ke kota.

Pemberontakan di Paris kali ini memang berbeda dengan event tahun 1968 tersebut. Para pelakunya memang sama-sama muda, hanya kali ini mereka bukan mahasiswa dan juga bukan pekerja kerah biru. Dalam faktanya, nyaris sebagian besar dari mereka adalah kaum penganggur--walaupun sebagian dari mereka telah berhasil mengantongi ijazah Sorbonne--hampir sepanjang hidup mereka. Kali ini mereka tidak berkulit putih, mereka adalah ras Arab dan Afrika, anak-anak dari hasil kolonialisme Perancis. Kebanyakan dari mereka lahir di Perancis dari keluarga-keluarga imigran yang berasal dari koloni-koloni Perancis. Dan Perancis tidak menawarkan apapun bagi mereka selain catatan kriminalitas dan pengangguran.

Para pemberontak tahun 2005 ini bukanlah anak-anak muda yang beraksi dari hasil pembacaan mereka atas buku-buku Marxis, Anarkis atau bahkan literatur Situationist. Mereka berada di jalanan bukan karena "dunia yang berbeda itu adalah sesuatu yang mungkin". Mereka berada di jalanan karena sepanjang hidup mereka, untuk hidup di dunia inipun dianggap sebagai sesuatu yang tak mungkin.

Tidak seperti generasi tahun 1968, mereka tak memiliki batas kompromi. Mereka tak mampu memiliki potongan rambut yang tepat, membeli pakaian yang terbaik atau setelahnya bekerja sebagai pengacara atau akuntan. Kulit mereka, yang mereka miliki sejak lahir, telah menandai mereka bahwa tanpa perlu dipertanyakan lagi, mereka adalah warga negara kelas dua, tak memiliki keistimewaan apapun, dan bahkan tak dianggap benar-benar "Perancis" di mata banyak warga kulit putih Perancis.

Maka untuk alasan-alasan tersebutlah mereka menjadi jauh lebih berbahaya bagi penguasa Perancis dibandingkan dengan para pemberontak tahun 1968.

Para mahasiswa Perancis tahun 1968 telah memberikan sebuah pendekatan romantis bagi dunia Kiri, bahkan hingga hari ini berpuluh tahun kemudian, baik di Eropa maupun di negara-negara lain. Memang benar, bahwa pemberontakan Paris tahun 1968 adalah sebuah event yang ikonik, baik bagi anak muda pada masanya, maupun hingga kini--atau dalam kata lain ia adalah simbol internasional dari seluruh dekade tahun 1960-an. Event tersebut juga jauh daripada sekedar nostalgia tahun 1960-an.

Maka saat Paris kembali menyala, kami berpikir kembali pada tahun 1968.

Semua imaji yang menyebar dimana-mana tahun 1968, adalah insureksi Paris, pemogokan mahasiswa dan pelajar di Amerika Serikat, Red Guards di Cina, meletupnya mahasiswa di Amerika Latin, hadirnya insureksi Musim Semi Praha, partai Black Panther dimana nyaris seluruh anggotanya adalah anak muda di awal 20 tahunan dan para pemimpinnya hanya berusia sekitar 10 tahunan atau lebih sedikit, semuanya menunjukkan bahwa generasi muda akan menjadi garda depan transformasi global dalam bidang kultur dan politik. Dan semuanya tentu saja, berharap dapat melakukannya sebelum usia mereka beranjak 30.

Sayang, segalanya tidak berlangsung sesuai dengan harapan mereka.

Akhir musim panas 1968, para mahasiswa Perancis dikalahkan. Sebagian alasan adalah karena mereka kekurangan pengalaman--sebagaimana juga yang dialami oleh semua anak muda--dan sebagian besar adalah karena pengkhianatan para "Revolusioner" yang seharusnya menjadi kawan mereka, selain karena alasan lain seperti kenyataan bahwa kapitalisme memang terlalu kuat untuk dikalahkan hanya oleh satu atau beberapa insureksi.

De Gaulle telah memahami benar tentang kekuatan negara dibandingkan dengan para pemberontak muda tersebut. Hal pertama yang ia lakukan, saat ia menyadari bahwa ia menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar pemogokan kampus, adalah kunjungannya ke markas besar militer Perancis di Jerman dan meyakinkan bahwa mereka masih loyal terhadap pemerintah Perancis. Walau pada kenyataannya kemudian, De Gaulle tidak membutuhkan intervensi militer, kebrutalan polisi Perancis sendiri telah berhasil menghalau para insurgen. Dan De Gaulle telah berhasil juga meyakinkan bahwa seluruh kekuatan politik yang mapan--baik itu "Kiri" dan Kanan--berdiri menentang pemberontakan aliansi anak muda mahasiswa dan pekerja kerah biru.

Anak-anak muda tersebut, yang berbicara lantang soal bagaimana mereka mempersenjatai imajinasi, masih sangat sangat kurang dalam intelejensi praksis. Mereka membayangkan bahwa mereka akan dapat menduduki kampus demi kampus, pabrik demi pabrik, hingga revolusi sosial terjadi dan negara De Gaulle menjadi semakin tak relevan lagi. Mereka tidak memahami betapa musuh mereka sangat deterministik dan berbahaya.

Tentu saja itu bukan kesalahan mereka. Semenjak mereka adalah anak-anak muda, yang selalu dikorbankan oleh orang tua mereka, generasi sebelumnya, negara dan bahkan juga oleh para elit-elit oposisi yang mengaku "Revolusioner"--mereka tumbuh dalam satu pemahaman, bahwa mereka harus menolah seluruh institusi dan kekuatan mapan dunia modern. Tak seorangpun dari mereka akan berpikir tentang bagaimana caranya apabila militer hadir di hadapan mereka. Bagaimana mereka akan mempertahankan kampus dan pabrik menghadapi para veteran perang Aljazair yang mungkin akan berbaris menuju mereka? Hal itu jauh dari sekedar pengalaman harian anak-anak muda Perancis.

Hal demikian memang tak dimengerti oleh anak-anak muda tersebut, tentang bagaimana deterministiknya kekuatan negara. Setidaknya saat mereka melakukan insureksi. Hal demikian lebih dimengerti oleh mereka, para "Revolusioner" dari generasi sebelumnya. Banyak dari para "Revolusioner" tersebut telah hidup dalam masa kudeta dan kontra-kudeta di Aljazair saat De Gaulle meraih kekuasaannya 10 tahun sebelumnya. Banyak dari mereka adalah aktifis organisasi Resistance yang melawan pendudukan Nazi saat Petain dan komando tinggi Perancis justru berkolaborasi dengan kekuasaan Hitler. Para pemberontak veteran tersebut dapat--dan sudah seharusnya--mengambil sikap dan membantu para pemberontak muda Perancis tersebut untuk membangun pertahanan yang lebih kuat melawan negara De Gaulle. Mereka dapat membangun agitasi melawan intervensi militer, termasuk melakukannya di dalam kekuatan militer sendiri. Atau setidaknya, mereka dapat menggalang dukungan publik atas tuntutan para mahasiswa dan pekerja muda yang melakukan pemogokan.

Tetapi seperti yang juga dialami oleh anak muda dimana-mana, mereka dianggap sebagai sebuah kelompok usia yang reaksioner dan tak mengerti apapun soal dunia dan kehidupan. Para anak muda Perancis dikhianati oleh para komunis tua dan para pemimpin serikat-serikat "Revolusioner" yang selalu saja berharap dapat memonopoli "Revolusi", dan bukannya berharap dapat bersanding bersama mereka yang meletupkan aksi revolusi. Bahkan terlepas dari itu juga, para intelektual "Revolusioner" seperti Jean Paul Sartre dan Simone de Beauvoir yang telah "dewasa" justru--kadang secara terbuka--bersikap memusuhi para anak muda insurgen tersebut. Para kaum "dewasa" tersebut telah menghabiskan nyaris seluruh waktu hidup mereka untuk mencapai kekuasaan atau popularitas, dalam serikat pekerja, partai politik, masyarakat sipil dan bahkan juga dalam institusi resmi negara. Tak ada satupun dari mereka yang bersimpati pada para anak muda amatir. Tak ada satupun yang mau meresikokan segalanya, demi beraliansi bersama anak-anak muda.

Sebagaimana pemberontakan tahun 1968 menyebar dengan cepat, para kaum Kiri yang "Revolusioner" dan telah "dewasa" tersebut mendapati posisi mereka jauh lebih buruk daripada yang dialami oleh De Gaulle. Mereka tak memiliki kekuatan militer atau polisi untuk melanggengkan monopolinya, mereka hanya memiliki pengaruh partai dan kantor-kantor serikat pekerja--dimana tak ada seorangpun anak muda yang menaruh respek padanya. Mereka hanya punya satu peran yang harus dipertahankan: sebagai representatif bagi "Kelas Pekerja".

Seperti yang dialami oleh anak muda generasi 1968, para pemberontak muda generasi 2005 ini dikhianati oleh para "Revolusioner" yang telah "dewasa" yang merasa tak memiliki keharusan sama sekali untuk mendukung insureksi. Anak-anak muda 2005 ini, bahkan juga dikhianati oleh para imam mereka, yang mengisukan fatwa melawan insureksi dan para insurgen. Hal ini sangat menyedihkan dan tragis sekaligus telah terprediksikan. Maka, adalah sebuah kejahatan besar, apabila kami juga menolak mereka, hanya apabila mereka tidak berhasil untuk mengadopsi gaya bahasa dan simbol-simbol yang kami terima dan gunakan.

Sangatlah alamiah apabila orang mengekspresikan diri mereka melalui bahasa dan simbol yang familiar bagi mereka. Tahun 1968, anak-anak muda yang memberontak menggunakan bahasa Frankfurt School serta berpenampilan a la Che Guevara ataupun Mao. Dan kini, para anak muda insurgen generasi 2005 tidak melakukannya sama sekali. Mereka juga tidak menunjukkan kepeduliannya atas pentingnya publikasi--yang menjadi karakteristik generasi 1968--yang dalam bayangan kami memang tetap penting, setidaknya untuk dapat memahami agenda dan tuntutan mereka. Tapi itu bukan alasan untuk menolak dan menyepelekan mereka.

Pemerintah Perancis mencap bahwa mereka adalah korban agitasi para ekstrimis Islam. Banyak dari anak muda insurgen generasi 2005 ini memang memiliki latar belakang keluarga muslim. Tetapi berapa banyak yang benar-benar memeluk agama Islam ataupun setuju dengan program teror para ekstrimis Islam, tak pernah jelas. Tapi juga tidak mengherankan apabila orang-orang dari latar belakang muslim mengekspresikan kepedihan mereka melawan kolonialisme dengan bahasa yang diambil dari kultur Islam.

Program revolusioner dan visi politis yang koheren memang absen dari anak-anak muda tersebut. Mereka hanya mengekspresikan kehidupan mereka dengan satu-satunya cara yang dianggap mungkin. Apakah itu lantas juga akan dianggap sebagai sebuah kesalahan?

Adalah sebuah arogansi berlebihan apabila seluruh insurgen yang melawan intervensi kekuatan kapitalisme diharuskan mampu untuk berbicara dengan bahasa Marx atau Bakunin, atau bahkan juga Marcuse dan Baudrillard, hanya sekedar agar dapat dianggap serius. Kami tidak peduli apa mereka muslim atau bukan, sebuah hal yang pasti, mereka mengekspresikan bahasa mereka sendiri dalam menyerang intervensi kapitalisme. Ini justru sebuah tantangan bagi kami dan bagi kita pada umumnya. Bagaimana kita dapat mampu memapankan sebuah program revolusioner yang mampu berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh mereka untuk dapat menyalakan impuls revolusioner mereka dalam mengambil alih kontrol atas hidup mereka sendiri? Dan bagaimana kita dapat memberi respek pada mereka yang berbicara berbeda dengan tata bahasa kita, agar dapat kita mengerti dan begitu juga sebaliknya?

Dalam hal ini, kami justru tidak menyarankan agar kita memberikan "pendidikan" atau "kursus politik" bagi mereka, kaum muda dimanapun juga. Justru sebaliknya, kita harus belajar banyak dari mereka.

Anak muda Perancis itu adalah salah satu bukti bahwa anak muda memang dan selalu brilian. Dalam beberapa hari saja, nyaris seluruh daerah pinggiran kota Paris menjadi daerah yang tertutup bagi polisi--sesuatu yang membuat kepala polisi Paris memohon-mohon agar militer turut meredam apa yang ia sebut sendiri sebagai insureksi. Dan dalam beberapa hari berikutnya juga, insureksi telah menyebar ke kota-kota lain.

Tahun 1968, para anak muda insurgen berpikir bahwa mereka harus bertahan di kampus dan pabrik karena itulah tempat mereka, membangun otonomi mereka dari tempat tersebut. Tapi justru hal ini juga memberi sebuah kepastian bahwa kekuatan negara akan dapat dengan mudah mendeteksi mereka dan memukul balik mereka dengan mudah. Tak ada yang sulit bagi kekuatan negara untuk menyerang kampus-kampus, apalagi apabila kekuatan militer mulai hadir. Toh apabila memang polisi gagal menyelesaikan tugasnya dalam meredam insureksi, militer telah siap dan selalu siap menggunakan senjata mereka yang lebih berat.

Sementara bagi generasi 2005 ini, saat mereka tak memiliki apapun, mereka juga tak memiliki apapun untuk dipertahankan dan dijadikan basis pertahanan. Hal ini justru juga menjadi keuntungan bagi para insurgen ini, mereka dapat dengan bebas menentukan lokasi dan terminologi pertempuran jalanannya serta juga tentang bagaimana polisi diharapkan akan meresponnya. Para insurgen bertempur dalam tim-tim kecil yang sangat mobile, yang dapat menyerang kapan dan dimana mereka mau, untuk kemudian berpisah dan menghilang. Hal yang memaksa kekuatan polisi untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mempertahankan aset negara dimanapun dan dalam waktu yang sama--yang tentu saja tak mungkin dilakukan. Bahkan apabila polisi melakukan penahanan acak, jelas hal tersebut hanya semakin tidak efektif. Apabila para insurgen menyerang sebuah target yang tak dijaga polisi, sudah dapat diperkirakan bahwa polisi akan datang dalam waktu yang sangat terlambat, dan apabila polisi kemudian menangkap mereka yang sekedar kebetulan hadir di lokasi kejadian, hal itu hanya akan menyudutkan polisi sebagai sebuah kekuatan musuh komunitas. Dalam hal ini, dominasi negara telah di ambang kekalahan.

Kini, sekali lagi, anak-anak muda ini dikalahkan karena mereka dibuang oleh generasi yang seharusnya mendukung mereka. Mereka kembali dikalahkan, hanya karena mereka adalah anak muda.

Melihat itu semua, kami tidak akan mengakhiri tulisan ini dengan berusaha mengagitasi anak-anak muda tersebut agar dapat lebih menilik pada program revolusioner yang lebih koheren. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa inilah kesalahan kita selama ini--yang terus diulang-ulang entah untuk keberapa kalinya--bahwa kita selalu menolak menganggap serius mereka yang memiliki bahasa yang berbeda dalam penentangannya terhadap sistem kapitalisme ini. Yang kami tahu juga, bahwa sesungguhnya anak-anak muda dimanapun juga--tak hanya di Perancis--adalah mentor-mentor yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Mereka telah menunjukkan pada kita semua, bahwa tak ada yang tak mungkin untuk dilakukan, untuk mengambil alih kontrol atas hidup kita sendiri. Hanya saja, semua itu akan dapat lebih berhasil apabila kita tidak menganggap remeh semua yang memiliki bahasa dan perbendaharaan kata dan kultur yang berbeda.

Sekali lagi, anak muda telah membuktikan diri sebagai mentor terbaik kita semua, terlepas dari seluruh kesalahan yang mereka lakukan.



laughing
with babylon at 4:57:00 PM |

******