Keputusan Malaysia untuk memenangkan sebuah konsesi atas eksploitasi minyak bumi dan perawatannya di area Ambalat bagi korporasi Royal Dutch Shell dan korporasi lainnya bulan Februari lalu menimbulkan respon yang reaktif dari kelas penguasa di Indonesia dan juga para suporternya. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa Malaysia hendak menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari teritorinya, sementara Indonesia juga demikian.Respon yang muncul di Indonesia banyak membenarkan dirinya dengan alasan trauma yang didapat Indonesia setelah belum lama berlalu International Court of Justice memutuskan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia setelah melalui proses yang kompleks dan panjang. Setidaknya, ini yang menjadi pusat perhatian para nasionalis di Indonesia.

   Di banyak kota di Indonesia, muncul posko-posko perekrutan sukarelawan untuk diterjunkan ke Ambalat dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia!; di internet belasan blogspot para nasionalis menyerukan aksi pengganyangan terhadap Malaysia; guru-guru sekolah memanas-manasi para muridnya untuk mengobarkan kebencian terhadap Malaysia; dll., dsb. Beberapa juga mengkaitkannya dengan kasus perlakuan warga Malaysia terhadap para TKI ilegal disana untuk mengompori agar terjadi konflik yang lebih parah. Patriotisme dikobarkan habis-habisan. Dan lucunya, hanya segelintir respon yang muncul dari pihak yang anti-nasionalis-anti-patriotis, atau bahkan anarkis.

   Lantas pertanyaannya adalah, apakah patriotisme itu? Apakah benar bahwa kita harus mencintai tempat kita lahir, makan, tidur berlindung, kerjaseperti kata banyak para patriotis dan nasionalis di blogosphere? Dengan sebuah tempat dimana kita merasa selalu terlindung, dihargai, dibebaskan? Apabila benar itu patriotisme, maka hanya akan ada sedikit orang Indonesia yang memilih jadi patriotis, karena tempat tinggalnya tidak menawarkan itu semua. Apakah kita merasa terlindungi dan aman di tempat kita tinggal saat ini? Apakah kita cukup dihargai atas pilihan hidup dan mimpi-mimpi kita saat ini? Apakah kita merasa diri kita terbebaskan untuk meraih mimpi-mimpi kita yang paling fantastis? Kita semua telah tahu jawabannya. Jadi apa itu patriotisme?

   Leo Tolstoy, penulis Russia, mendefinisikan patriotisme sebagai sebuah prinsip yang membenarkan pelatihan untuk mencetak para pembunuh; yang memang dalam faktanya nyaris seluruh fokus devisa negara dihabiskan untuk berkutatdengan program ini daripada untuk keperluan lain seperti membangun rumah, biaya kesehatan, dan sejenisnya. Dari pendapatan negara di Indonesia saja, sebesar Rp. 349,299.5 milyar pada tahun 2004, Departemen Pertahanan dan Keamanan telah menghabiskan Rp. 21,422.5 milyar; sementara untuk keperluan lain tak ada yang melebihi angka Rp. 6,717.0 milyar (dana untuk kesehatan) selain Rp. 19,191.6 milyar (untuk pendidikan) dan Rp. 11,998.5 milyar (untuk perumahan dan prasarananya). Sementara untuk tahun 2005 ini, Departemen Hankam juga mendapat kenaikan rencana anggaran sebesar 28% lebih tinggi dari tahun 2004, sementara untuk keperluan subsidi mendapat kenaikan paling tinggi sebesar 26,3% sementara sisanya paling tinggi hanya mendapat kenaikan sebesar 12% (Laporan APBN 2004). Dapat disimpulkan bahwa bagi Indonesia saja anggaran belanja terbesar adalah untuk keperluan militer.Bisa dibayangkan apa saja yang bisa dipenuhi dengan uang sebesar anggaran militer tadi apabila digunakan untuk keperluan lain seperti makan, perumahan, dan kesehatan, misalnya. Walaupun tentu, toh perang adalah konsekwensi logis dari adanya negara dan kebijakan sistem ekonomi neo-liberalisme.

   Memangnya bagaimana sebuah negara bisa berperang dengan negara lainnya? Tentu saja, apabila setiap perang dikaji lebih jauh, kemarahan patriotis selalu dibangkitkan dengan kampanye yang intens dan terus menerus selama berbulan-bulan lamanya. Darimana rasa kemarahan orang-orang Amerika saat mereka memutuskan untuk memilih George W. Bush Jr. dalam pemilu yang lalu, agar hasrat balas dendam mereka terhadap Afghanistan, Irak dan komuniti muslim terpenuhi? Ingat bagaimana emosi publik dipermainkan dengan adanya tragedi 11 September di menara kembar WTC.Sementara kepentingan apa yang ada di balik sebuah perang antar negara sebagai konsekwensi logis dari kebijakan sistem ekonomi?

   Perhatikan perang besar di awal milenium baru ini meletus di Afghanistan. Bush dengan lantang menyatakan bahwa ini adalah sebuah era baru dalam lembaran Perang Melawan Terorisme, dan menuduh Taliban menyembunyikan dan mendanai seluruh kegiatan gerombolan Al-Qaidah. Tapi apabila kita mau melihat sedikit ke belakang, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang meragukan. Awal tahun 2001, sebuah negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Taliban menemui jalan buntu.Dick Cheney, seorang perwakilan bagi pengembangan industri minyak AS berusaha untuk merayu dan bahkan memaksa dan pada akhirnya menuntut agar Taliban menerima ide tentang jalur pipa minyak/gasyang dikontrol oleh kepentingan bisnis ASakan dibangun segera melalui Afghanistan menuju ladang minyak Asia Tengah yang juga akan segera dibangun. Saat Taliban menolak hal tersebut, Departemen Pertahanan AS mulai menyusun rencana untuk menggulingkan pemerintahan Taliban dan mendudukan penguasa-penguasa baru yang tunduk kepada segala keputusan AS.

   Bagi Washington, masalah utama dengan Taliban bukanlah soal pengabaian hak asasi manusia seperti yang selama ini terjadi disana. Ini semua adalah soal ladang minyak. Dick Cheney sendiri berkata, "Saya tidak dapat membayangkan saat kita mendapatkan sebuah wilayah regional yang secara langsung menjadi daerah strategis sebagaimana lautan Kaspia." Inilah masalah utama dari penyerbuan AS ke Afghanistan, untuk membangun jalur minyak/gas dari laut Kaspia dan daratan Asia Tengah yang kaya akan bahan bakar minyak bumi. (John Pilger, November 2001).Perseteruan antara AS dan Taliban telah mulai sebelum tragedi 11 September terjadi. Dan tragedi yang menyerang publik Amerika, jelas menjadi sebuah pemicu untuk melancarkan serangan militer demi tunduknya Afghanistan pada proyek minyak dan perekonomianAS.

   Perang Dunia II meletus akibat keterpurukan ekonomi Jerman yang harus membayar sekian banyak hutang pada negara-negara Sekutu akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Kebanggaan satu-satunya ras unggul, Arya, adalah propaganda untuk mendorong bangkitnya rasa patriotik bangsa Jerman untuk dapat dengan sukarela mendukung seluruh program perang Adolf Hitler untuk menguasai seluruh Eropa (bahkan juga Afrika) dan menempatkan Jerman pada posisi yang terbalik: bangsa-bangsa lain yang apabila Jerman menang perang, akan mendukung seluruh perekonomian Jerman.

   Kini kembali pada kasus perebutan area Ambalat, apa isu pertama yang membuat Malaysia menyoroti Ambalat? Potensi keberadaan sumur-sumur minyak dalam jumlah yang besar. Tentu saja.Beberapa blogosphere yang mengedarkan kampanye Ganyang Malaysia juga banyak yang mengkaitkannya dengan pemotongan subsidi BBM yang mengakibatkan seluruh harga melonjak naik. Sebuah bukti lagi tentang keimpotenan intelejensi.Seandainyapun Indonesia memiliki area Ambalat dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, tentu Indonesia juga akan menyerahkan proyek tersebut kepada korporasi-korporasi minyak seperti Royal Dutch Shell, Exxon Mobile Oil, Freeport McMoran, atau juga Unocal. Bagi korporas-korporasi tersebut tak ada bedanya apakah Ambalat menjadi milik Indonesia ataukah menjadi bagian dari kerajaan Malaysia.Tak akan ada sekalipun pertanyaan kepada penduduk yang bermukim Ambalat tentang pendapat mereka mengenai konflik ini, sekalipun ada, tentu ia tak akan terhitung di tengah-tengah kompetisi ekonomi saat ini.

Apabila sudah begini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kita masih butuh nasionalisme dan jiwa patriotisme?

   Seandainya perang berlangsung, siapakah yang akan dikirimkan dan mati demi perebutan Ambalat? Orang miskin. Siapakah yang tidak akan mendapatkan apa-apa seandainya Ambalat berhasil direbut oleh Indonesia (atau Malaysia)? Orang miskin. Orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang miskin di kedua negara, Indonesia maupun Malaysia. Sebuah negosiasi damai antara Indonesia dan Malaysia juga tak akan dapat mampu berbuat banyak untuk menaikkan derajat hidup kaum proletarian yang hidup di kedua negara. Perebutan Ambalat adalah pertikaian proyek ladang minyak bagi kelas dominan. Kini mengapa tidak kita biarkan mereka sendiri yang mengurus masalahnya?

   Dalam kasus seperti ini, tak akan ada solusi jangka pendek untuk menyelesaikannya.Rezim kerajaan Malaysia hanya akan dapat runtuh atas tekanan kontradiksi yang dihasilkan oleh proletariat Malaysia sendiri sementara pemerintah Indonesia akan menjadi semakin terpenjara oleh logika program neo-liberalisme yang diterima dan diterapkannya. Seluruh kompromi publik yang diberikan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla beserta seluruh jajarannya, yang dipersatukan dari kepingan-kepingan ketidakpuasan massa untuk disalurkan menjadi kebencian terhadap Malaysia, akan terkumpul dan terakumulasi menjadi sebuah kekuatan kontra-revolusioner yang besar dalam satu cara atau cara lainnya.

   Kekuatan revolusioner Indonesia yang seharusnya lahir dari keterpurukan ekonomi dan kondisi sosial yang menindas, harus mengetahui benar bahwa mereka tidak memiliki kaitan apapun lagi dengan siapapun yang berada di kursi kekuasaan negara serta takmenaruh respek lagi terhadap kekuatan kelas dominan yang mapan, yang mendominasi seluruh orde saat ini, siapapun mereka. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan sumber daya alam, terlalu serius untuk diserahkan begitu saja pada negara, yaitu, presiden beserta kabinetnya.

   Secara keseluruhan, adalah bahwa kami mengatakan bagaimana proletariat di Indonesia dan juga Malaysia harus mempertanyakan dan menyerang pemerintahnya sendiri, untuk kemudian menempatkan kekuatannya pada kekuatan-kekuatan Dewan-Dewan non-hirarkis yang diorganisir oleh proletariat sendiri, sebelum fasisme mencengkeram kesadaran publik terlalu kuat