If I am a primitivist, let me be primitivist
If I am animist, let me be animist
If I am un-contacted/unevangelised, let me be so
If I am poor, let me be poor
If I am starving, let me be starving
If I am naked, let me be naked
If I am in the jungle, let me be there
If I am illiterate, let me be so
If I don't know English, leave me knowing nothing about it
If I am not a Christian, let me be so
If I don't eat rice, don't drink medicine, that is fine for me
If I can not drive, it is absolutely acceptable for me
Just get out of my land, and leave me alone.

--Wiwa Wewo, seorang anggota suku Dani di Papua Barat

"We are thrusting a spear of economic development into the heartland of Irian Jaya. We're going to mine all the way to New Orleans, and thanks to Indonesian government and their military forces for they always really helpful at this task. This is not a job for us. It's a religion."

--Jim Bob Moffet (CEO Freeport McMoran di New Orleans, AS)

"Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan TNI AD atas keputusan pemerintah. Itu termasuk apakah TNI AD akan ditarik dari pengamanan PT Freeport atau dilanjutkan. Sampai sekarang, sesuai dengan keputusan pemerintah, kami akan tetap melanjutkan pengamanan di sana."

--Jend. Djoko Santoso (Kepala Staf TNI AD) tentang pasukan TNI AD di sekitar PT Freeport

Aksi pertama dari sebuah drama revolusioner baru di kontinen Papua Barat telah dimulai, dan bersamaan dengannya juga dimulai melodrama kontra-revolusioner usang. Di Tembagapura, para penduduk telah menerima sebuah kekalahan gemilang dan kekuasaan dominan menerima sebuah kemenangan yang menyedihkan; revolusi telah merasuki kehidupan sehari-hari dan reaksi yang muncul adalah penerjunan lebih banyak anjing penjaga. Frustrasi dengan referendum yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia yang berakhir dengan penyerahan seluruh negeri dari kontrol Belanda ke bawah kontrol Indonesia, dimana konsekuensinya adalah 'pemberadaban' yang melibas seluruh nilai-nilai kearifan lokal mereka, penduduk Papua tampil kembali ke atas pentas dan memaksa banyak pihak internasional memperhatikan mereka.

Pendudukan di Mil 72-74 Tembagapura oleh penduduk setempat yang dimulai para hari Rabu 22 Februari lalu telah membuka sebuah periode baru tentang krisis masyarakat modern. Even tersebut menandai kembali tentang perlunya solidaritas gerakan revolusioner antar regional dan lintas sektoral. Di depan universitas Cendrawasih jalan utama menuju bandar udara Sentani diblokir, di Jakarta kantor PT FI diserang dan berulang kali didatangi publik yang menuntut agar PT FI ditutup, demonstrasi yang menuntut penutupan PT FI juga terjadi di beberapa kota lainnya. Gerakan publik di ranah urban di daratan Jawa yang telah mengalami proses transformasi advance dari sekedar teori pada perjuangan di jalanan kini bersanding dengan perjuangan untuk mengambil alih kontrol atas kehidupan sehari-hari di daratan Papua.

Tanggal 26 Februari blokade di Mil 72 dibersihkan, sekitar 700 orang insurgen Papua membuka ruas jalan tersebut pada pukul 17.50 WIT. Tapi untuk yakinnya, pendudukan sesungguhnya belum lengkap dan dibuka terlalu dini: belum ada pengambil alihan pabrik oleh para pekerja PT FI yang sebagian dari mereka di awal pendudukan meninggalkan alat-alat beratnya di pinggir-pinggir jalan sebagai solidaritas terhadap para insurgen dan operasi kantor-kantor representatif di regional lain belum sempat terhenti total, alias masih ditolerir. Demokrasi tidak pernah total: para birokrat masa datang yang mendukung Pilkada Papua mengklaim bahwa diri mereka berguna dan para birokrat lain juga mencoba kemungkinan manipulatifnya. Partisipasi publik dari ras non-Papua masih sangat sedikit yang akhirnya kehadiran mereka malah jadi dipertanyakan. Banyak mahasiswa, profesor, jurnalis dan imbisil-imbisil dari profesi lainnya hanya melihat kasus ini sebagai pengamat.

Mengesampingkan kelemahan ini, yang memang tidak mengejutkan apabila memperhatikan betapa kita semua hidup dalam alienasi dan keterpisahan yang menyedihkan, aspek dari pendudukan di Tembagapura telah memperlihatkan signifikansinya yang eksplosif. Walau terbatas di Mil 72-74 yang terbebaskan dari kuasa negara, hal ini telah memapankan program revolusioner dalam bentuknya sendiri. Sehari setelah pendudukan, jalan menuju bandar udara Sentani di depan Universitas Cendrawasih, Jayapura, diblokir dan kantor PT FI di Plaza 89, Kuningan, Jakarta diserang. Hari ketiga, demonstrasi anti PT FI terjadi di Salatiga dan Solo, hari keempat dan kelima Plaza 89 kembali dibanjiri demonstrasi--beberapa di antaranya berhasil melukai 7 polisi, 4 di antaranya kini dirawat di rumah sakit. Di hari keempat, Presiden Direktur PT FI, Adrianto Machribie mengaku menderita kerugian sebesar 10-12 juta dolar Amerika per hari atas seluruh rentetan aksi tersebut.

Pembukaan blokade di Tembagapura pada hari keempat dengan demikian jelas terlalu dini. Korporasi masih berdiri tegak, militer masih bebas beroperasi dan menentukan agendanya sendiri dan penduduk Papua masih terus tergerus dalam perjalanan menuju proses kepunahan total. Negosiasi yang dilakukan oleh Polda Papua, Panglima Kodam Trikora, Bupati Timika, pimpinan PT FI yang berkedudukan di Jakarta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat, yang dipimpin oleh kepala Polda Papua Tomy Yacobus dan berlangsung di guest house MIL 68, Tembagapura, telah menetralisir arus revolusioner. Tuntutan dari para insurgen akhirnya menjadi tak lebih dari sekedar tuntutan reformis yang jelas kontra-revolusioner seperti: bahwa PT FI harus memperhatikan pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi masyarakat, khususnya di 7 suku yang memiliki hak ulayat di lokasi pertambangan PT FI, juga tuntutan untuk menaikkan royalti 1% dari seluruh total penghasilan PT FI. Pemda dan PT FI juga harus membuka lapangan kerja untuk menampung penduduk asli yang menganggur di Timika, serta peran polsek dan koramil harus ditingkatkan di sekitar areal penambangan. Pemerintah berjanji bahwa tuntutan tersebut akan direalisasikan secara bertahap mulai bulan Maret 2006 ini. Jelas, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut justru melupakan alasan awal pendudukan seperti dominasi dan penyingkiran seluruh nilai lokal yang berarti juga pembunuhan terhadap masyarakat Papua sendiri. Hal ini dapat jelas terlihat apabila kita mampu melihat kasus lain seperti kasus 'pemberadaban' indian setelah era pendaratan Columbus di Amerika.

Pada abad pertengahan, setelah Columbus mendarat di daratan Amerika, seluruh kultur dan nilai lokal indian dihabisi satu demi satu, dan berlangsung selama berabad-abad, hingga pada akhirnya yang tersisa kini adalah reservasi kaum indian yang didegradasikan oleh 'kultur kulit putih' dengan tuhan-tuhan yang tidak mereka kenal sebelumnya dan dipaksakan atas nama 'peradaban'.

Tahun 1971, Suharto mengirimkan puluhan babi yang sengaja diinfeksi dengan cysticercosis (cacing pita yang dapat hidup di dalam tubuh babi) sebagai sebuah "tawaran perdamaian" setelah ia menginisiasikan kekerasan brutal untuk menindas pemberontakan di daerah Enaratoli tahun 1969. Babi adalah bagian fundamental dari kehidupan ras Melanesia dan sebelumnya cacing pita tersebut tidak dikenal di Papua. Hasilnya, mayoritas suku Ekari terinfeksi dan cacing tersebut segera menyebar pada suku Dani. Pemerintah Indonesia menolak mengirimkan bantuan obat-obatan dan hanya sekedar mengatakan agar penduduk Papua, "mengganti kebiasaan dan cara hidup." Operasi militer yang dinamai 'Operasi Koteka' dilancarkan TNI pada akhir 1970-an menyudutkan kultur Papua sebagai sesuatu yang hina. Tahun 1980 dilakukan 'Operasi Sapu Bersih' difokuskan di kawasan-kawasan perbatasan dan membantai setidaknya 1000 penduduk asli di bulan Juni saja. Para transmigran dari Jawa kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah 'dibersihkan'. Slogan yang popular di tengah TNI dalam operasi militer tersebut, "Biarkan tikus-tikus lari ke hutan, maka ayam-ayam dapat diternakkan di lahan yang sudah diambil alih." 'Demokrasi di Tanah Papua', acara televisi yang diselenggarakan oleh Metro TV dan disponsori oleh bankir-bankir yang menanamkan investasi di Papua akhir-akhir ini juga tak lain sebuah penanaman nilai-nilai yang jelas berbeda dengan nilai-nilai tradisional penduduk asli Papua.

Pemusnahan sebuah tata nilai budaya suatu masyarakat, adalah sebuah pemusnahan terhadap masyarakat itu sendiri. Dan cara ini terbukti jauh lebih efektif dan meraih hasil yang maksimal dibandingkan dengan sekedar menggunakan cara-cara kekerasan militeristik yang biasanya hanya menuai bom waktu dimana-mana.

Pemblokiran Mil 72-74 bermula setelah PT FI berusaha menyapu bersih para pendulang emas tradisional di areal limbah tailing bersama aparat Brimob setempat. Limbah tailing PT FI tersebut telah mencemari dan merusak ekosistem setempat yang sebelumnya menjadi penopang hidup penduduk asli sekitar. Penduduk kini bertahan hidup dengan memanfaatkan limbah PT FI dimana seringkali di dalamnya ditemukan emas, yang kemudian dapat dijual ke kota terdekat untuk menyambung hidup penduduk setempat. Maka tidak heran apabila penyapuan para pendulang emas tersebut--apalagi karena dilakukan dengan mengandalkan kekerasan militer sebagai senjata utamanya--hanya menemui reaksi keras dari penduduk Papua, yang berakhir dengan pemblokiran. Ini adalah sebuah perjuangan untuk mengambil alih hidup. Ini adalah sebuah aksi demi hidup. Dengannya, pengajuan tuntutan dan janji pemerintah untuk merealisasikan tuntutan, hanyalah sebuah upaya untuk merangkul kembali mereka-mereka yang berupaya untuk membangun jalan keluar dari sistem ini. Sekali saja langkah reformis ini berlanjut, maka nasib dari para penduduk asli Papua tersebut tak akan jauh berbeda dengan nasib kaum-kaum asli yang dipinggirkan oleh 'peradaban', seperti suku-suku Indian di Amerika dan suku Aborigin di Australia. Selama pemaksaan peradaban seperti dibukanya lahan bagi korporasi-korporasi 'beradab' untuk menanamkan investasinya disana, selama korporasi seperti PT FI diberi keleluasaan maksimal dan dibiarkan tetap beroperasi dengan bebas di sana bahkan dilindungi oleh negara dengan seluruh aparat militeristiknya, selama itu pula penduduk asli Papua tak akan menemui kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri dan juga berarti lenyapnya harapan untuk meraih harga dirinya kembali.

Kekuatan yang eksis hanya dapat diambil dari diri kita, dan karenanya hanya oleh kita jugalah kekuatan tersebut dapat diambil kembali untuk menghancurkan kekuatan dominan. Kita tidak berhutang dan harus berterima kasih atas apapun, karena kita tak memiliki apapun. Tapi karena hal itu jugalah maka kita jauh lebih berbahaya bagi sistem saat ini!

Kamerad Papua! Target kita bukan hanya militer, tapi juga para birokrat yang pro pada pembangunan dan pihak korporasi. Dimana reformasi bermula, di situ jugalah revolusi mulai berakhir.

Panjang umur para insurgen dalam pemblokiran Mil 72-74!

Panjang umur para pemuda Papua dalam penyerangan Plaza 89!